Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawasan dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sekaligus Rais Aam PBNU KH. Miftahul Akhyar saat menyaksikan simulasi pelaksanaan Imunisasi Covid-19 di RSI Jemursari Surabaya, Jumat (18/12). foto: ist/ bangsaonline.com
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku bersyukur bahwa simulasi Vaksin Imunisasi Covid-19 yang dilakukan di Jawa Timur dihadiri langsung oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sekaligus Rais Aam PBNU KH. Miftahul Akhyar.
Kehadiran Ketua MUI ini memberikan keyakinan sekaligus gambaran kepada masyarakat bahwa Vaksin Covid-19 halal untuk diberikan kepada masyarakat.
BACA JUGA:
"Allhamdulillah, hari ini pelaksanaan simulasi vaksin Covid-19 di Jatim dihadiri oleh Ketua Umum MUI Pusat KH. Miftakhul Akhyar. Ini menunjukkan bahwa vaksin ini halal. Kehalalan menjadi bagian yang penting dalam meyakinkan masyarakat. Sebanyak apapun vaksin yang disiapkan ketika masyarakat merasa ragu, maka pelaksanaan imunisasi Vaksin Covid-19 tidak akan sukses. Maka kami menyampaikan terimakasih atas kerawuhan Ketua Umum MUI Pusat pada simulasi pagi ini," ungkapnya saat menyaksikan simulasi pelaksanaan Imunisasi Covid-19 di RSI Jemursari Surabaya, Jumat (18/12).
Gubernur Khofifah menyatakan, bahwa Jawa Timur dalam posisi siap melaksanakan pemberian imunisasi vaksin kepada masyarakat. Kondisi itu, diperkuat dengan kondisi Jatim yang telah memiliki 8.501 vaksin karier, 1.800 lemari es, 2.404 vaksinator serta programmer di setiap kabupaten/kota.
Berdasarkan data Kemenkes RI, untuk tahap awal Pemprov Jatim mendapatkan jatah sebanyak 317.000 vaksin. Dari jumlah itu, jika dibagi dua menjadi sekitar 158.500 vaksin. Saat ini Pemprov Jatim telah memiliki 2.404 vaksinator bersertifikat. Jika satu orang diberikan vaksin sebanyak dua kali, maka dalam waktu 14 hari bisa terpenuhi.
"Jadi pelaksanaan vaksin tidak sampai berbulan-bulan, kecuali jika mendapat tambahan vaksin kami akan siapkan penambahan vaksinator sekaligus fasyankesnya," ungkapnya.
Khofifah menyebut, keyakinannya tidak sampai berlangsung berbulan-bulan karena Jatim memiliki vaksinator bersertifikat dengan 7 kali proses yang telah dilatih. Ditambah 2 programmer dari 38 kabupaten/kota. Jatim juga memiliki cold storage sebanyak 1.800 yang dapat menyimpan vaksin.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengapresiasi RSI Jemursari yang telah bersedia ditunjuk oleh kemenkes untuk menjadi contoh bagi RS swasta lainnya. "Semoga ini bisa menyemangati rumah sakit lainnya di Jatim," harap Khofifah.
Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan dr. H. Muhammad Budi Hidayat M.Kes mengatakan, program vaksinasi Covid-19 harus dilaksanakan bersama-sama semua unsur. Tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah semata. Melainkan kolaborasi yang terintegrasi dari semua pihak ntuk berkomitmen memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Ia menyebut, kegiatan hari ini dimaksudkan untuk melakukan cek simulasi imunisasi Covid-19 terkait penerapan SOP, SDM, kapasitas, dan alat penyimpanan vaksin.
Pihaknya menggambarkan bahwa Vaksin ini telah diburu oleh seluruh dunia. Sehingga dalam pendistribusiannya di-backup oleh TNI-Polri.
"Untuk Jatim, dari data logistik, vaksinator dan faskes setelah kami hitung akan mampu menyelesaikan vaksinasi sekitar 6 bulan. Nanti, kami akan cek apakah datanya agar valid. Maka, kami berharap agar pelaksanaan vaksin bisa berlangsung sukses," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Direktur RSI Jemursari Prof. Ramdani mengatakan bahwa pihaknya dalam melaksanakan simulasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan Imunisasi Covid-19 sangat siap.
Hal itu ditunjukkan dengan ditetapkannya RSI Jemursari oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai vaksinasi internasional seperti vaksinasi meningitis haji dan umroh.
"Allhamdulillah RSI Jemursari sejauh ini tidak ada masalah karena kita telah ditunjuk KKP sebagai tempat vaksinasi internasional baik haji maupum umroh," ungkapnya.
Akan tetapi, Prof Ramdani menjelaskan, vaksinasi Covid-19 ada sedikit tambahan, yakni prosedur yang harus dipelajari. Sehingga harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Turut hadir Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan dr. H. Muhammad Budi Hidayat M.Kes, Kadinkes Jawa Timur, Ketua Umum MUI sekaligus Rais Aam PBNU KH. Miftahul Akhyar, Direktur RSI Jemursari Prof. Ramdhani, Ketua PWNU Jatim KH. Marzuki Mustamar, Ketua Umun Arsinu Dr. H.M Zulfikar As'ad. (*)
