Syafiuddin Asmoro, anggota Komisi V DPR RI saat raker dengan Menteri PUPR.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Syafiuddin Asmoro, anggota Komisi V DPR RI mengingatkan kepada presiden terkait pembubaran BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura) berdasarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2020.
Dikatakan Syafiuddin, pembubaran BPWS itu turut menjadi musibah bagi masyarakat Madura. Sebab, anggaran pembangunan bagi masyarakat Madura yakni sebesar Rp 124 miliar melalui BPWS kini menjadi tidak jelas keberlanjutannya.
BACA JUGA:
- Komunitas Song Osong Lombhung Gelar Khitan Massal dan Cek Kesehatan di Bragang Bangkalan
- Kebut Layanan Sertifikat Tanah, Menteri ATR/BPN: Sudah Berjalan di 44 Kantor Pertanahan
- Anggota DPR RI H. Syafiuddin Ajak Masyarakat Pahami Hubungan antara Lembaga Negara
- Gandeng Anggota DPR RI, BPN Kabupaten Probolinggo Bagikan Sertifikat dan Gelar Sosialisasi
"Anggaran di BPWS itu ada Rp 154 miliar, sedangkan untuk infrastruktur di Madura Rp 124 miliar. Kemudian setelah BPWS ini dibubarkan, apakah anggaran ini masih bisa diimplementasikan atau tidak," ujarnya dengan nada tanya saat rapat kerja Komisi V bersama Menteri PUPR, Kamis (21/1/2021).
Ia meminta kepada Menteri PUPR agar anggaran Rp 154 miliar tersebut tetap bisa dialokasikan untuk pembangunan Madura.
Selain itu, ia meminta kepada Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono dapat menyampaikan pesannya kepada Presiden Joko Widodo agar dapat melihat eksistensi Madura.
"Perlu disampaikan kepada Bapak Presiden, kalau Pulau Madura ini masih ada. Pulaunya belum tenggelam," ujarnya.
Menyikapi dibubarkannya BPWS, H. Syafiuddin mengusulkan agar Pulau Madura dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau sekaligus dijadikan provinsi tersendiri.
"Biar jelas statusnya, saya sarankan Pulau Madura ini dibuatkan kebijakan khusus, tidak cukup sekadar perpres, sebaiknya dibuatkan Undang-Undang. Bisa saja Madura dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus seperti yang terjadi di NTB, atau pembentukan Provinsi Madura," jelas Syafiuddin.
"Karena saat ini, pemerintahan pusat dengan Madura belum klik 100 persen, bagaikan orang nikah hanya kawin sirri saja bukan menjadi istri sah," sambung Ba Syafi, sapaan akrab H. Syafiuddin yang disambut tawa anggota Komisi V DPR RI.
Politikus PKB ini kembali meminta, agar anggaran Rp 154 miliar untuk pembangunan di wilayah Madura tetap berjalan, walaupun tanpa kehadiran BPWS.
"Kalau anggaran untuk Pulau Madura ini jelas secara Undang-Undang. Jadi saran saya, jadikan Madura sebagai provinsi," pungkasnya. (ida/uzi/ian)
Berita Terkait
