Tak Berani Kontrol Pemerintah, Ormas Keagamaan Diminta Kurangi Syahwat Kekuasaan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dosen Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim menyatakan, untuk kehidupan beragama dan demokrasi di Indonesia, yang perlu dilakukan adalah melakukan verifikasi ilmiah bahwa agama kompatibel dengan demokrasi. Nilai-nilai yang ada di tingkat lokal baik adat dan agama sangat kompatibel dengan demokrasi.

Kedua, sebagai otokritik, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat berbasis agama harus mulai mengurangi syahwat berlebihan pada kekuasaan negara yang menyebabkan mereka tak berani melakukan kontrol pada negara dan pemerintah. 

Baca Juga: Demi Demokrasi Sehat, Partai Non-Parlemen Tolak Pilbup Pasuruan hanya Diikuti Satu Pasangan

"Kita juga perlu perkuat pendidikan demokrasi di kalangan masyarakat," tegas Abdul Gaffar dalam webinar Tadarus Demokrasi, Relasi Agama dan Demokrasi, yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, Jakarta, Sabtu (17/4).

Dalam webinar ini Menkopolhukam Mahfud MD hadir sebagai keynote speaker. Hadir juga Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) yang juga dosen Monash University Australia, Nadirsyah Hossen yang akrab dipanggil Gus Nadir sebagai pembicara. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News