Lantik Bupati Tuban, Gubernur Khofifah Minta Janji Politik saat Kampanye Dimasukkan RPJMD

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki dan Wakil Bupati Tuban Riyadi yang hadir secara virtual, untuk periode jabatan 2021-2024, di Gedung Negara Grahadi, Minggu (20/6).

Turut hadir pada acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan beberapa pejabat nasional di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali, dan mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung, serta beberapa anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat, serta pejabat Forpimda Jawa Timur dan Kabupaten Tuban.

Khofifah berpesan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tuban dapat berjalan lebih optimal. Karena tantangan ke depan akan semakin berat dan kompleks, utamanya dalam situasi ekonomi global karena dampak pandemi Covid-19.

"Saya juga minta agar segera merealisasikan dan mewujudkan janji-janji politik pada saat kampanye untuk dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan menyelaraskan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sekali lagi saya tekankan, dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota agar berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024," jelas Khofifah.

Gubernur Khofifah juga berpesan agar Bupati dan Wakil Bupati Tuban dapat meneruskan instruksi presiden (Inpres) dalam upaya menekan jumlah angka kasus Covid-19. Termasuk mengimplementasikan percepatan vaksinasi dan memperketat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Menurut Khofifah, hal tersebut untuk mendisiplinkan masyarakat Kabupaten Tuban terkait 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas) lalu terkait 3 T (Tracing, Testing dan Treatment). Ia juga mengimbau agar pelaksanaannya disesuaikan dengan pendekatan kearifan lokal.

"Pesan Pak Presiden, gas dan rem sedapat mungkin diselaraskan. Ekonomi digas, kemungkinan peningkatan Covid-91 direm," tegas Khofifah.

Orang nomor satu di Jatim tersebut juga menyampaikan soal pembangunan industrialisasi di Tuban yang luar biasa maju. Utamanya pada program infrastruktur migas.

Bukan tanpa sebab Gubernur Khofifah merencanakan penyediaan transportasi komuter bagi tenaga kerja di Tuban. Hal tersebut lantaran untuk kembali mengaktifkan titik-titik stasiun di beberapa tempat yang kurang dimaksimalkan. Dirinya berharap agar keinginan tersebut bisa segera direvitalisasi.

"Sehingga dari Bojonegoro, Babat (Lamongan), dan Gresik, tidak harus tinggal di Tuban, kalau komuter bisa dimaksimalkan. Hal ini untuk mengurangi dampak sosial yang muncul jika terkonsentrasi di satu titik," katanya.

Menurut Khofifah, hal tersebut tidak sulit diwujudkan oleh Pemkab Tuban untuk bersinergi dengan Pemprov Jatim. Lantaran, Bupati Tuban Aditya Halindra memiliki mentor seorang ibu yang merupakan mantan Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widyastuti yang menjabat mulai 2001-2011, di mana saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi Partai Golkar.

Untuk itu, dirinya mengajak Bupati dan Wabup Tuban yang baru, memperhatikan kondisi makro ekonomi dan sosial di wilayahnya. Di mana berdasarkan rilis BPS Provinsi Jawa Timur 2020, ekonomi Tuban terkontraksi cukup dalam sebesar 5,85%. Hal ini lebih tinggi dibanding Bojonegoro dan Lamongan yang masing-masing terkontraksi sebesar 0,40% dan 2,65%.

"Sementara kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2,71 persen," imbuh Khofifah.

Di sisi lain, indeks Gini Rasio Tuban mencapai 0,311 point. Posisi tersebut lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jatim sebesar 0,364 point atau masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Untuk angka kemiskinan sebesar 15,9%. Angka tersebut jauh di atas rata-rata Provinsi Jatim sebesar 11,46%.

Hal ini meningkat dibanding 2019, yaitu sebesar 13,50% dan berada di 5 besar kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.

"Dalam kurun waktu empat tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 tingkat kemiskinan di Tuban cukup tinggi di atas 15 persen lebih," kata Khofifah.

Gubernur Khofifah menyoroti terkait tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Tuban yang mencapai sebesar 4,81%. Prosentase tersebut berada di bawah rata-rata Provinsi Jatim sebesar 5,84%. Ini meningkat dibanding 2019, yaitu sebesar 2,76%. Mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tuban pada 2020 mencapai 68,40%. Keberadaan itu dibawah capaian Provinsi Jatim sebesar 71,71% atau masih berada di kategori sedang.

Bagi Khofifah, hal tersebut antara lain akibat pandemi covid-19 yang perlu penanganan secara seksama. "Artinya, Bupati dan Wakil Bupati Tuban mempunyai pekerjaan rumah yang relatif tidak ringan. Hampir semua capaian indikator kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan," pesan Khofifah.

Mantan Menteri Sosial RI itu juga berharap agar toleransi dan moderasi bisa terus hadir dalam kehidupan bermasyarakat di Tuban. Bagi dia, toleransi dan moderasi merupakan sebuah kebutuhan kohesifitas masyarakat Jawa Timur.

Khofifah juga berpesan agar pada masa kepemimpinannya sebagai Bupati Tuban yang baru, juga memprioritaskan penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta fokus pada upaya menekan angka sebaran Covid-19. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News