Direktur Center for Participatory Development Indonesia, Kasmuin.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Para penyelenggara pesta demokrasi tengah melakukan berbagai persiapan. Kondusivitas diharapkan tetap terjaga demi berlangsungnya pemilihan umum yang jujur, adil dan aman.
Direktur Center for Participatory Development (Cepad) Indonesia, Kasmuin, mengatakan bahwa kondusivitas keamanan jelang Pemilu 2024 harus dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah mempercayai berita maupun informasi yang menimbulkan onar.
BACA JUGA:
- Panwascam Sidoarjo Teken MoU Wujudkan Pilkada Damai dengan Berbagai Organisasi
- Mantan Bendahara Maju Sebagai Calon Ketua DPD REI Jatim, Klaim Didukung 9 Komisariat
- Sidang Kasus Pemotongan Insentif ASN Sidoarjo: Jaksa Tolak Pledoi Siskawati
- Umsida Ajak Jurnalis, KPU, Bawaslu dan Pengamat Diskusi Dampak Politik Identitas di Pemilu
“Terutama untuk pengamat politik yang seharusnya memberikan wawasan ke masyarakat jutsru jangan membuat komentar yang membuat situasi tambah panas,” ujarnya, Senin (14/11/2022).
Ia memberi contoh, salah satu pengamat politik Baihaqi yang berkomentar tentang dugaan adanya pertemuan Panwascam Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu anggota DPR RI.
"Komentarnya sangat menggelikan, karena narasumber yang berkomentar di berita itu tidak menyebut jelas siapa anggota DPR RI yang dimaksud. Sedangkan yang membahayakan, komentarnya itu bisa menyulut situasi panas di Sidoarjo," kata Kasmuin.
Ia menambahkan, gawe politik masih agak jauh menuju Pemilu 2024 dan Panwascam baru saja dilantik. Pengamat politik diharapkan tidak membuat pernyataan yang bisa memperkeruh kondisi politik di Kota Delta.
“Ini membahayakan sekali, karena bisa menyulut situasi yang tidak kondusif," jelasnya.
Karenanya, Kasmuin berharap, komentar yang diumbar di publik, harus bisa memberikan pendidikan politik yang cerdas dan valid. Karena jika hanya berkomentar berdasar dugaan, maka itu yang membahayakan.
Pengamat politik dari Arci, Baihaqi, mengungkapkan jika ada dugaan pertemuan Panwascam bertemu dengan salah satu anggota DPR RI. Karena itu dia meminta Bawaslu Sidoarjo untuk secepatnya memproses.
Terkait dugaan pertemuan anggota DPR RI dan Panwascam itu, Baihaqi menyebut masyarakat dapat melaporkan dewan tersebut ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI. Di sisi lain, anggota Panwascam Krian mengaku tidak ada mengetahui pertemuan Panwascam bersama anggota dewan pusat itu.
"Saya tidak tahu sumbernya dari mana,” ujar Imam.
Senada dengan Imam, Muhaimin Kholid Panwascam Sidoarjo menyatakan tidak tahu jika ada pertemuan itu.
"Kok gak ada pertemuan semacam itu. Coba kroscek ke Bawaslu saja," tutur Muhaimin.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Munjid, menyebut hingga saat ini tidak ada laporan terkait adanya dugaan pertemuan anggota DPR RI dengan anggota Panwascam. “Belum ada laporan tidak ada,” pungkasnya. (cat/sis)
