KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Tim dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyambangi Kabupaten Kediri dalam rangka rapat koordinasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Kabupaten Kediri, di Pendopo Kabupaten Kediri, Kamis (4/3) kemarin.
Dalam rakor itu, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK Edi Suryanto mengimbau Bupati Kediri - Wakil Bupati Kediri, Hanindhito-Dewi untuk mempunyai program prioritas untuk mencegah munculnya celah atau adanya tindakan korupsi di daerah.
BACA JUGA:
- Sidang Kasus Pemotongan Insentif ASN Sidoarjo: Jaksa Tolak Pledoi Siskawati
- Ini Respons Bupati Kediri Soal Kelangkaan Tabung Gas Elpiji yang Dikeluhkan PKL
- Lagi, Pemkab Kediri Kukuhkan Ratusan Kampung Keluarga Berkualitas
- Pastikan Mutu Layanan Kesehatan, Bupati Kediri Evaluasi Kinerja Petugas Puskesmas
"Sejauh ini tata kelola di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri sudah bagus dan harus ditingkatkan lagi. Pesan untuk bupati baru, harus punya prioritas dan dari sisi KPK, harus mengurangi celah korupsi," ujar Edi Suryanto kepada wartawan usai kegiatan.
Dalam mewujudkan hal ini, kata Edi, Pemkab Kediri juga perlu mendapat dukungan dari rekan media, dan masyarakat setempat. Dengan demikian, maka ke depan akan tercipta pemerintahan yang bersih dalam melayani publik.
"Hadir dalam rapat koordinasi ini, sejumlah instansi kedinasan di Kabupaten Kediri. Mereka kami undang agar mampu berkontribusi dalam perbaikan tata kelola ke depan," imbuh Edi.
Menurut Edi, pihaknya juga memberikan contoh tentang adanya peluang tindak korupsi. Misal di wilayah kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD), potensi korupsi terjadi tatkala ada mutasi pejabat atau rekrutmen pegawai pemerintah.
"Secara umum dari data yang ada, Tata Kelola Pemkab Kediri masih bagus di peringkat 9 se-Jawa Timur dan urutan ke-98 dari 500 daerah se-Indonesia," terang Edi.