Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK, Edi Suryanto saat memberi keterangan kepada wartawan. foto: MUJI HARJITA/ BANGSAONLINE
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Tim dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyambangi Kabupaten Kediri dalam rangka rapat koordinasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Kabupaten Kediri, di Pendopo Kabupaten Kediri, Kamis (4/3) kemarin.
Dalam rakor itu, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK Edi Suryanto mengimbau Bupati Kediri - Wakil Bupati Kediri, Hanindhito-Dewi untuk mempunyai program prioritas untuk mencegah munculnya celah atau adanya tindakan korupsi di daerah.
BACA JUGA:
- Sidang Kasus Pemotongan Insentif ASN Sidoarjo: Jaksa Tolak Pledoi Siskawati
- Ini Respons Bupati Kediri Soal Kelangkaan Tabung Gas Elpiji yang Dikeluhkan PKL
- Lagi, Pemkab Kediri Kukuhkan Ratusan Kampung Keluarga Berkualitas
- Pastikan Mutu Layanan Kesehatan, Bupati Kediri Evaluasi Kinerja Petugas Puskesmas
"Sejauh ini tata kelola di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri sudah bagus dan harus ditingkatkan lagi. Pesan untuk bupati baru, harus punya prioritas dan dari sisi KPK, harus mengurangi celah korupsi," ujar Edi Suryanto kepada wartawan usai kegiatan.
Dalam mewujudkan hal ini, kata Edi, Pemkab Kediri juga perlu mendapat dukungan dari rekan media, dan masyarakat setempat. Dengan demikian, maka ke depan akan tercipta pemerintahan yang bersih dalam melayani publik.
"Hadir dalam rapat koordinasi ini, sejumlah instansi kedinasan di Kabupaten Kediri. Mereka kami undang agar mampu berkontribusi dalam perbaikan tata kelola ke depan," imbuh Edi.
Menurut Edi, pihaknya juga memberikan contoh tentang adanya peluang tindak korupsi. Misal di wilayah kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD), potensi korupsi terjadi tatkala ada mutasi pejabat atau rekrutmen pegawai pemerintah.
"Secara umum dari data yang ada, Tata Kelola Pemkab Kediri masih bagus di peringkat 9 se-Jawa Timur dan urutan ke-98 dari 500 daerah se-Indonesia," terang Edi.
Pada kesempatan ini, Edi juga mengingatkan Pemkab Kediri agar segera mengurus sertifikat aset tanah milik pemda yang belum disertifikasi, yang totalnya sekitar 1.013 bidang tanah. Sedangkan di Jawa Timur ada 63.000 bidang aset tanah pemda yang belum memiliki sertifikat.
Sementara Bupati Hanindhito Himawan Pramana menyambut baik tindak pencegahan korupsi oleh KPK di wilayah kerjanya. Langkah ini sejalan dengan upayanya mewujudkan pemerintahan yang melayani publik dan bersih dari korupsi.
Sebelumnya, saat menghadiri Rapat Paripurna Serah Terima Jabatan Bupati Kediri dan Wakil Bupati Kediri di Gedung DPRD Kabupaten Kediri, pada Rabu (3/3) malam, Dhito mengimbau seluruh OPD di Kabupaten Kediri agar 'melek' media sosial.
"Dengan memanfaatkan media sosial, maka kinerja semua SKPD di Kabupaten Kediri ini bisa lebih transparan bagi publik. Ini wujud keterbukaan dan pelayanan bersih, serta ramah bagi masyarakat," kata putra Menseskab Pramono Anung itu
Dhito bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk KKN. Hal ini sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten selama dirinya menjabat.
“Jadi agenda ini, ada penyampaian terkait beberapa hal. Salah satunya KPK punya sistem monitoring pencegahan korupsi. Jadi selama ini diketahui KPK melakukan banyak penangkapan, namun KPK sebenarnya juga melakukan upaya pencegahan. Bila kemudian tertangkap, berarti manusianya yang bandel. Resep pencegahan korupsi, menurut saya, yaitu akan selesai dari diri sendiri,” pungkas Dhito.(adv/kominfo)
