Kekeringan Kian Sulit Teratasi, Perluasan Waduk Terhambat Moratorium

Jumat, 21 Agustus 2015 01:04 WIB

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Bencana kekeringan dan banjir yang melanda di beberapa daerah di Jawa Timur, baik pada musim kemarau maupun penghujan dipastikan sulit terselesaikan. Sebab, pemerintah pusat telah mengeluarkan moratorium setiap enam bulan sekali terhadap keberadaan lahan milik Perhutani. Artinya, harapan Pemprov Jatim untuk menggunakan lahan Perhutani dalam perluasan waduk di beberapa wilayah sulit terealisasi.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjuniato menegaskan sebelum hari raya Idul Fitri lalu, pihaknya telah menghadap Dirjen Planologi Kementrian Kehutanan untuk memberikan kelonggaran terhadap penggunaan lahan Perhutani untuk perluasan waduk.

Bahkan saat Dirjen Planologi meminta agar Pemprov Jatim membuat surat yang ditujukan ke Presiden Jokowi untuk diberikan kelonggaran penggunaan lahan perhutani tersebut lewat Menteri Kehutanan. Dengan begitu pengawan pemakaian lahannya untuk waduk tetap di Kementrian Kehutanan.

"Tiba-tiba Presiden Jokowi membuat kebijakan akan melakukan moratarium terhadap lahan perhutani agar lahan Perhutani tidak berkurang. Dengan begitu otomatis keinginan kami agar ada perluasan waduk di beberapa wilayah Jatim yang selama ini rawan kekeringan dan banjir sulit terealisasi. Karenanya, kami hanya berharap agar ada jalan keluar dalam menghadapi ini semua," tutur orang nomor satu di PKS Jatim ini, Kamis (20/8).

Terpisah, Anggota komisi D DPRD Jatim, Ahmad Hadinudin mengatakan saat ini Pemprov Jatim memutar otak mencari solusi agar persoalan air bersih yang makin sulit akibat dampak kemarau yang cukup panjang segera di atasi. Salah satu yang saat ini dilakukan adalah dengan berkerja sama dengan Pemerintah Kabupaten /Kota yang mengalami krisis air bersih.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video