Kekeringan Kian Sulit Teratasi, Perluasan Waduk Terhambat Moratorium
Jumat, 21 Agustus 2015 01:04 WIB
Polanya untuk wilayah yang mudah diakses atau dekat dengan kota kabupaten maka akan ditangani dan menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten/kota, sedang untuk wilayah kekeringan yang jauh dari kota kabupaten dan aksesnya susah seperti wilayah pedalaman atau pegunungan akan ditangani Dinas Pengairan Pemerintah Provinsi. Masyarakat di daerah tersebut akan mendapatkan pasokan air bersih secara gratis yang dikirim menggunakan truk tangki air bersih.
“Ini solusi yang harus dilakukan, sebab perkiraannya musim kemarau baru akan selesai nanti bulan oktober. Sekarang masih Agustus. Kalau tidak ditangani maka akan berdampak luar biasa pada Masayarakat. Karena itu apa yang dialkukan Pemprop berkolaborasi dengan Pemkab atau Pemkot itu bagus. Kami dari Dewan sangat mensupport dan tentu mengawasi agar ini benar benar dinikmati oleh masayarakat yang membutuhkan,” jelas politisi asal Partai Gerindra ini.
Meski belum masuk katagori ekstrim, namun Politisi Gerindra ini memprediksi semakin kedepan tingkat kekeringan akan semangkin meningkat. Menurut Hadi, Komisi D sudah meminta Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pengairan untuk meningkatkan penyediaan truk tangki pengangkut air bersih.
“Kami juga akan medorong peningkatan pengerjaan bio membran, embung dan waduk yang akan dimaksimalkan untuk mengantisipasi kekeringan, tapi repotnya beberapa waduk yang kita siapkan untuk dibangun masih terkendala dengan pembebsan lahan. Contohnya waduk Gongseng di Bojonegoro” ungkap Pria asal Jember ini. (mdr/dur)