Tender Proyek PJU Sidoarjo Diduga Ada Persekongkolan, KPPU: Bisa Timbulkan Kerugian Rp 51 Miliar
Selasa, 15 Desember 2015 00:03 WIB
Menurut Bahrul, justru kebijakan paket proyek yang dilelang secara elektronik (e-proc) tersebut merupakan kebijakan baru yang mendapat apresiasi dari unsur pengawasan seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat.
"Saya masuk DKP itu pertengahan 2013. Sebelumnya, proyek PJU memang dibuat paket proyek penunjukan langsung (PL). Tapi mulai 2014, kami menggunakan lelang supaya profesional dan akuntabel," ujarnya.
Sebagai pejabat pengguna anggaran, Bahrul mengaku sangat berhati-hati dalam merealisasi anggaran, terutama kewaspadaan di panitia belanja barang dan jasa.
"Dulu memang paket proyek dipecah-pecah menjadi paket proyek PL yang senilai Rp 200 jutaan. Karena terkesan ada bagi-bagi proyek, makanya sekarang kami rubah untuk dilelang semua," kata Bahrul Amig.
Dia juga mengaku terus berkonsultasi dengan BPK, BPKP dan inspektorat sebagai fungsi pengawasan untuk jalannya pengadaan empat paket lelang di tahun 2014 dan satu paket lelang di tahun 2015.
"Justru dengan berubah menjadi dilelang, kami ingin akuntabel. Kita pengen tahu persekongkolan itu yang seperti apa dan bagaimana. Karena sistem kami elektronik, semua bisa ngakses," tandasnya.
Bahrul Amig menegaskan, pihaknya tidak menghalahi proses penyelidikan yang dilakukan KPPU. Bahkan, dia menghormati setiap penilaian dari KPPU terkait proses lelang di institusinya.
"KPPU memiliki pedoman sendiri. Saya juga hadir saat diundang pada 10 November lalu,"pungkasnya. (ssn/rev)
sumber : suarasurabaya.net