Banyak Pegawai Pensiun, Pemkot Blitar Kekurangan 800 Pegawai
Wartawan: Akina Nur Al Ana
Rabu, 12 Juli 2017 22:41 WIB
"Sementara tenaga yang ada kita maksimalkan karena ini kebijakan pusat dan merupakan problem seluruh daerah di Indonesia. Kita di daerah hanya mengikuti dan menunggu kebijakan dari pusat," ungkap Suyoto.
Kata Suyoto, selain memaksimalkan tenaga yang ada untuk instansi-instansi tertentu, juga diperbolehkan menggunakan tenaga kontrak. Sehingga, tidak menganggu pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, sopir, tenaga keamanan, dan tenaga kebersihan yang banhak direkrut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP.
"Untuk tenaga outsourcing dikhususkan untuk tenaga pendamping seperti sopir dan tenaga kebersihan. Sedangkan untuk staf administrasi, guru, ataupun tenaga kesehatan dan yang lainnya tetap memaksimalkan tenaga yang ada," paparnya.
Dengan kondisi ini, pihaknya berharap agar pemerintah pusat segera meninjau ulang kebijakan moratorium CPNS. Agar kekurangan pegawai tersebut bisa segera diatasi. "Harapan kami segera ada kebijakan dari pusat agar kekurangan ini segera teratasi," pungkasnya. (blt1/tri/rev)