Banyak Pegawai Pensiun, Pemkot Blitar Kekurangan 800 Pegawai
Wartawan: Akina Nur Al Ana
Rabu, 12 Juli 2017 22:41 WIB
BLITAR, BANGSAONLINE.lcom - Banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun membuat Pemkot Blitar kekurangan sekitar 800 PNS. Hal itu ditambah dengan tidak adanya rekrutmen pegawai oleh pemerintah pusat.
Pelaksana tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blitar dikonfirmasi mengatakan, jumlah pegawai yang pensiun di Kota Blitar rata-rara mencapai 100 orang per tahun. Ditambah kekurangan pegawai dari tahun-tahun sebelumnya yang membuat kekurangan semakin banyak.
BACA JUGA:
Pesan Wali Kota Blitar Jelang Laga Perdana Arema FC di Stadion Soepriadi
Jadi Markas Arema FC, Stadion Soepriadi Dinyatakan Layak Gelar Pertandingan Liga 1
Diizinkan Bermarkas di Stadion Supriyadi, Tim Arema FC Boyongan ke Kota Blitar
Stadion Soepriadi Resmi Jadi Kandang Arema FC, PSSI: Apapun yang Terjadi Tanggung Jawab Panitia
"Sebelum ada moratorium kita sudah kekurangan, ditambah moratorium total kekurangan mencapai angka kurang lebih 800 pegawai," terang Suyoto, Rabu (12/07).
Kekurangan pegawai itu menyebar di sejumlah satuan perangkat kerja daerah (SKPD). Dengan rincian paling banyak kekurangan untuk tenaga administrasi sekitar 400-an pegawai. Lalu tenaga pengajar di SD dan SMP yang mencapai 300-an orang. Selebihnya, kekurangan pegawai di tenaga kesehatan.
"Sementara tenaga yang ada kita maksimalkan karena ini kebijakan pusat dan merupakan problem seluruh daerah di Indonesia. Kita di daerah hanya mengikuti dan menunggu kebijakan dari pusat," ungkap Suyoto.
Kata Suyoto, selain memaksimalkan tenaga yang ada untuk instansi-instansi tertentu, juga diperbolehkan menggunakan tenaga kontrak. Sehingga, tidak menganggu pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, sopir, tenaga keamanan, dan tenaga kebersihan yang banhak direkrut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP.
"Untuk tenaga outsourcing dikhususkan untuk tenaga pendamping seperti sopir dan tenaga kebersihan. Sedangkan untuk staf administrasi, guru, ataupun tenaga kesehatan dan yang lainnya tetap memaksimalkan tenaga yang ada," paparnya.
Dengan kondisi ini, pihaknya berharap agar pemerintah pusat segera meninjau ulang kebijakan moratorium CPNS. Agar kekurangan pegawai tersebut bisa segera diatasi. "Harapan kami segera ada kebijakan dari pusat agar kekurangan ini segera teratasi," pungkasnya. (blt1/tri/rev)