Bupati Pasuruan Tepis Proyek Umbulan Sengsarakan Rakyat
Editor: Choirul
Wartawan: Ahmad Fuad
Jumat, 21 Juli 2017 21:42 WIB
Di sisi lain, sebagaimana diberitakan sebelumnya, dan tetap pada pendapatnya, Wakil Ketua DPRD Joko Cahyono menjelaskan, bahwa dia tidak setuju dengan adanya proyek yang menyengsarakan rakyat. “Karenanya, puluhan Desa di Kabupaten Pasuruan harusnya jadi skala prioritas penanganan. “Bukan malah airnya dieksploitasi ke luar daerah, “ tegasnya (20/7/2017).
Ia menguraikan, saat rapat bersama DPRD, sama sekali tidak transparan dan tidak tuntas. “Sampai-sampai MoU dan Amdal pun kami ditelikung,” urai Joko.
Secara otomatis, jika ada dampak warga masyarakat yang merasa dirugikan, maka yang menggagas harus bertanggung jawab. “Dalam hal ini yang melaksanakan pengelolaan tersebut antaranya Pemerintah Pusat, Pemprov dan Bupati Pasuruan itu sendiri yang turut menandatangani MoU,” paparnya.
Tidak hanya Wakil Ketua DPRD yang menyatakan ketidaksetujuan Proyek Umbulan. Gabungan dari LSM se-Pasuruan yang tergabung dalam Seratu (Serikat Rakyat Tolak Umbulan) mendesak supaya proyek ini digagalkan jika tidak transparan, dan tidak bermanfaat untuk masyarakat Pasuruan. (afa)