Amdal Umbulan Misterius, LSM Seratu Hearing dengan Komisi B DPRD Jatim
Wartawan: Supardi
Rabu, 24 Januari 2018 22:12 WIB
"Dinas terkait di daerah harus melakukan pengawasan, sehingga proyek Umbulan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tandasnya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Nur Sucipto yang memimpin rapat audiensi memastikan bahwa salinan dokumen Amdal tersebut segera diberikan DLH Pemprov Jatim. Dokumen ini diharapkan dapat menjawab kekhawatiran kerusakan alam pada saat maupun pasca proyek Umbulan berjalan.
Untuk diketahui, sejak aksi Tolak Umbulan bergulir pada Juli 2017 lalu, Pemkab Pasuruan dan Pemprov Jatim seolah menutup rapat dokumen perjanjian kerjasama dan Amdal proyek Umbulan. Tuntutan untuk membuka dokumen tersebut tidak pernah dikabulkan. Kepala DLH Kabupaten Pasuruan, Muhaimin mengaku hanya mengetahui dokumen Amdal tetapi tidak memilikinya.
Sementara Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Pemprov Jatim menyarankan agar permintaan dokumen tersebut harus melalui permohonan surat resmi. Namun meski surat permintaan telah dikirimkan sejak Agustus 2017 lalu, hingga kini belum mendapat tanggapan. (par/ian)