Puluhan Warga Desa Kepatihan Datangi Kejari Sidoarjo Menanyakan Kasus Dugaan Pungli Prona
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Catur Andy
Rabu, 18 April 2018 23:33 WIB
Budi Handaka yang didampingi Kasi Intel Kejari Sidoarjo Idham Kholid menambahkan, bahwa pihaknya sudah mengumpulkan data dan bahan keterangan. Hasilnya, program prona di Desa Kepatihan awalnya hanya dapat kuota 1.000 sertifikat. Namun, karena yang mendaftar mencapai 1.492 orang, akhirnya kuota prona pun ditambah menjadi 1.500 sertifikat.
"Kuota pengurusan prona di Desa Kepatihan awalnya 1000 sertifikat, karena yang mendaftar lebih kisaran 1.400 akhirnya kuota pun ditambah 1.500 sertifikat. Secara ketentuan, tarifnya memang Rp 150 ribu. Jika nominalnya lebih, jelas itu melanggar," katanya.
Ia menjelasakan, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 bahwa pemohon yang perolehan tanahnya di atas tahun 1997 harus menggunakan akta sah dari notaris dan biaya itulah yang dikeluhkan masyarakat. "Ada 651 pemohon prona yang perolehan tanahnya di atas tahun 1997," terangnya.
Setelah menerima laporan tersebut, ia berjanji akan langsung melakukan pengumpulan bahan keterangan maupun data. "Kami akan tindak lanjuti. Tugas kami adalah menegakkan hukum sesuai undang-undang, jika kasus ini ada perkembangan lebih lanjut, akan kami beritahu," pungkasnya. (cat/rev)