Komnas HAM Rekomendasikan TPS Khusus di Lapas dan Rumah Sakit
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
Kamis, 19 April 2018 23:48 WIB
"Kami menemukan kondisinya kondusif. Ini harus dijaga dan harus memenuhi kelompok minoritas,"tegasnya.
Komisioner KPU Jatim, M. Arbayanto mengatakan KPU punya dua regulasi untuk mengatur masalah pemilih lapas, rutan dan Rumah Sakit. yaitu pertama kebijakan pindah pilih. Dimana untuk pindah pilih bisa menggunakan surat form A5.
"Nah untuk pindah pilih ini form A5 ini disediakan oleh KPU di Panitia Pemungutan Suara (PPS), apabila jumlah pemilihnya tidak terlalu banyak. Namun jumlah pemilihnya banyak maka pihak KPU Jatim akan memakai kebijakan kedua yaitu mendirikan TPS khusus di Lapas dan Rumah sakit tersebut," ujarnya.
Namun, pihaknya mengakui evaluasi dan pengalaman di pilkada serentak di 2015 dan 2017 kemarin sudah mendirikan TPS khusus di Lapas banyak para penguhina lapas tidak memiliki identitas, sehingga pemilihnya tidak terlalu banyak.
"Bahkan penghuni lapas yang ingin menggunakan hak pilihanya juga harus memiliki surat pindah dari PPS asalnya. Dan untuk mendirikan TPS khusus di Pilgub Jatim maka harus ada pencoretan nama di Daftar Pemilih asalnya," imbuh Arba.
Tapi sampai saat ini, pihak KPU Jatim bersama KPU kabupaten/kota yang memiliki Lapas sudah berkoordinasi dengan kepala Lapas untuk memberikan hak terbaik kepada pemilih di Lapas dan rumah sakit.
"Untuk TPS Khusus saat ini masih dalam proses pendataan dan pembahasan pihak KPU dan Lapas," pungkasnya. (mdr/ian)