Hujan Kritik dari Fraksi di Paripurna LPJ APBD 2017
Editor: Rizki Daniarto
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Kamis, 26 Juli 2018 15:38 WIB
Sementara Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Noto Utomo menilai lemahnya koordinasi antar pejabat menjadi faktor tidak optimalnya realisasi PAD.
"Masih ada ego sektoral antar pejabat dan terkesan lempar tanggung jawab. Item-item kegiatannya masih kurang menunjukkan intensifikasi dan eksistensifikasi objek-objek PAD. Hal ini menunjukkan program-program tersebut tidak menunjukkan kegiatan berbasis kinerja," katanya.
Karena itu, Noto mendesak beberapa OPD penghasil yang tak mampu memenuhi target pendapatannya untuk segera meningkatkan kinerja. Selain DPMPTSP dan Dishub, dia menyoroti kinerja BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah).
Ia mengungkapkan bahwa selama ini penerimaan dari Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) belum memenuhi target. Selain itu juga masih banyak aset-aset berupa tanah milik pemkab yang tidak jelas statusnya.
"Kami juga meminta DPMPTSP Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, berkaitan berubahnya BP2T menjadi PTSP segera menyelesaikan tunggakan berkas perizinan maupun pendapatan dari retribusi perizinan," pungkasnya. (hud/rd)