Hujan Kritik dari Fraksi di Paripurna LPJ APBD 2017
Editor: Rizki Daniarto
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Kamis, 26 Juli 2018 15:38 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD 2017 digelar di gedung DPRD Gresik, Kamis (26/7). Dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Nur Qolib dan dihadiri Wabup Moh. Qosim itu, masing-masing fraksi menyampaikan kritik dan sarannya.
Dalam paripurna terungkap bahwa pendapatan APBD tahun 2017 mencapai Rp 2.742.201.532,20 atau mengalami kenaikan 8,73 persen dari tahun 2016. Sedangkan capaian kinerja pada tahun yang sama mencapai Rp 2.644.649.372.216,2, atau mengalami kenaikan 3,62 persen dari tahun 2016.
BACA JUGA:
Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik
Cagak Agung Gresik Jadi Percontohan Desa Berdaya di Jatim
4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Kunjungi Wisata Mangrove Karangkiring Gresik, Ning Nurul Lakukan Pembinaan 10 Program Pokok PKK
Dalam kesempatan itu, kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mendapatkan sorotan dari dewan. Beberapa OPD yang mendapatkan kritik di antaranya Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Fraksi PKB misalnya, melalui juru bicaranya Syaichu Busiri menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPM PTSP yang jauh dari target. Misalnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga bulan Desember hanya terealisasi Rp 48 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 96 miliar. Kemudian, retribusi parkir tepi jalan umum hanya tercapai Rp 1,2 miliar dari target Rp 2 miliar.
"Selama ini alasan tak terpenuhinya target di OPD bersangkutan selalu klise," tukas Saichu.
Sementara Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Noto Utomo menilai lemahnya koordinasi antar pejabat menjadi faktor tidak optimalnya realisasi PAD.
"Masih ada ego sektoral antar pejabat dan terkesan lempar tanggung jawab. Item-item kegiatannya masih kurang menunjukkan intensifikasi dan eksistensifikasi objek-objek PAD. Hal ini menunjukkan program-program tersebut tidak menunjukkan kegiatan berbasis kinerja," katanya.
Karena itu, Noto mendesak beberapa OPD penghasil yang tak mampu memenuhi target pendapatannya untuk segera meningkatkan kinerja. Selain DPMPTSP dan Dishub, dia menyoroti kinerja BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah).
Ia mengungkapkan bahwa selama ini penerimaan dari Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) belum memenuhi target. Selain itu juga masih banyak aset-aset berupa tanah milik pemkab yang tidak jelas statusnya.
"Kami juga meminta DPMPTSP Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, berkaitan berubahnya BP2T menjadi PTSP segera menyelesaikan tunggakan berkas perizinan maupun pendapatan dari retribusi perizinan," pungkasnya. (hud/rd)