Begini Mekanisme PAW Menurut Sekretaris MKGR
Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Sabtu, 28 Juli 2018 19:20 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Kabupaten Gresik mengingatkan agar proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Gresik Fraksi Golkar Markasim Halim Widianto dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
Hal ini disampaikan Sekretaris MKGR Gresik, A. Fajar Yulianto, SH kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (28/7) malam.
BACA JUGA:
Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik
4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan
Wakil Ketua DPD Golkar Gresik: ASN Boleh Hadiri Kampanye Paslon, Tapi ...
Ia berharap agar di proses PAW Markasim tidak terjadi mal administrasi baik dari segi syarat dan ketentuan kelengkapannya. "Jangan sampai ada masalah ketepatan waktu proses dalam tenggang yang disediakan oleh instansi dan lembaga pelaksananya," terangnya.
"Hal ini seperti yang termaktub dalam PKPU Nomor 06 Tahun 2017," sambungnya.
Menurutnya, anggota DPRD yang mengundurkan diri harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Kemudian dengan surat itu, partai yang bersangkutan bisa melanjutkan pengunduruan diri tersebut kepada pimpinan DPRD. "Hal ini sekaligus usulan calon PAW-nya, berikut Pimpinan DPRD mengajukan permohonan verifikasi persyaratan calon PAW DPRD ke KPUD," terangnya.
"Setelah pimpinan menerima hasil verifikasi atas calon pengganti PAW dari KPUD, maka disediakan waktu 7 hari, pimpinan DPRD harus menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati sebagaimana pasal 194 (2) UU Nomor 23 Tahun 2014," terangnya.
"Berikut Bupati sejak menerima usulan sebagaimana yang disampaikan Pimpinan DPRD tersebut diberikan waktu 7 hari pula, harus telah menyampaikan kepada Gubernur tentang adanya pemberhentian anggota DPRD," sambungnya.
"Hal sama juga bagi Gubernur, dalam waktu 14 hari sejak usulan pemberhentian anggota DPRD oleh pimpinan, maka harus meresmikan pemberhentian tersebut," pungkasnya. (hud/ns)