Fariz Sebut Bupati Jember Terima Fee 10 Persen dari Proyek, Faida: Itu Ranah Penegak Hukum
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Muhammad Hatta
Kamis, 06 Februari 2020 22:15 WIB
Terkait progres cara haram untuk meraup keuntungan itu, David juga menjelaskan dilakukan sejak Fariz masuk ke Jember, dan kenal dengan bupati tahun 2016 lalu. "Sejak Fariz masuk di Jember dan dikenalkan dengan bupati. Di mana CV konsultan itu rekanan lamanya Bu Faida," ulasnya.
Sebelum Faida jadi bupati, Fariz juga mengungkapkan, bahwa dirinya adalah rekanan lama yang menggarap proyek RS Bina Sehat, Jember dan RS Al Huda, Kabupaten Banyuwangi. "Kemudian kenal dengan bupati itu, dan (jadi) orang kepercayaan Pak Widodo (Pak Dodik), yang kemudian menjadi orang yang mendesain seluruh penggarapan fisik dan pekerjaan barang dan jasa di seluruh Kabupaten Jember," jelasnya.
"Bahkan kami juga menangkap statement yang perlu digaris bawahi besar-besar, kami malah simpati dengan Fariz (dengan mengungkap kebenaran itu), dia korban. Desainnya dari Pak Widodo, dan hemat saya dari Bupati itu. Karena Fariz ini hanya karyawan dan hanya pekerja yang menerima gaji Rp 5 juta per bulan, juga tidak menikmati uang sepeser pun dari rekening," tandasnya.
Terkait tuduhan yang ditujukan kepadanya, Bupati Jember Faida saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp membantah dirinya menerima sesuatu atau hadiah atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jember.
"Saya nyatakan bahwa tidak perlu merespons secara berlebihan segala tuduhan di luar proses hukum atau di luar putusan pengadilan. Karena hal semacam itu tidak punya kekuatan hukum apapun," jelasnya secara tertulis.
Menurutnya, setiap orang bisa menyatakan apapun dengan motivasi tertentu, apalagi menjelang momentum politik Pilkada yang kental aroma untuk melakukan pembunuhan karakter.
"Karenanya, saya tidak akan mengomentari apalagi berdebat soal segala sesuatu yang tengah menjadi ranah aparat penegak hukum untuk menanganinya. Namun, yang pasti komitmen tegak lurus saya dalam menjalankan pemerintahan tidak pernah berubah sampai saat ini," tegasnya.
"Saya juga mengingatkan pihak-pihak tertentu agar dalam kompetisi politik menghindari fitnah. Karena jika nanti terbukti fitnah tersebut tidak benar, maka penyebar fitnah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum," pangkasnya. (ata/yud/rev)