DPRD Gresik Kritik Usulan Penerima JPS BLT Covid-19: Ada Anggota DPRD, Kades, hingga Orang Mampu
Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Syuhud
Sabtu, 02 Mei 2020 11:41 WIB
"DPRD sudah merekomendasikan agar data penerima diserahkan penuh kepada kepala desa (kades), karena yang tahu persis data warganya yang layak atau tidak. Langkah ini juga untuk menghindari dobel penerima bantuan," cetusnya.
Sementara Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani mengaku mendapat laporan dari kepala desa (kades), kalau mereka sudah menyerahkan data usulan penerima bantuan program JPS BLT kepada Pemkab Gresik. Namun, sepertinya data yang mereka sodorkan ke pemkab tak dipakai.
Sebeb, para kades justru disodori data baru dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappelitda) untuk diverifikasi. "Data itu bersumber dari Balai Statistik yang di antaranya juga merupakan data usulan sejumlah OPD. Di antaranya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pertanian (Disperta), dan sejumlah OPD lain. Ini kan justru malah memperpanjang alur proses pencairan bantuan. Kenapa Bappelitda tak memproses data usulan kades kemudian diverifikasi? Kalau ada yang tak cocok atau janggal bisa langsung dikroscek ke masing-masing kades. Kalau cara ini yang dilakukan, cepat klir proses pencairan JPS BLT," urainya.
"Saya kira filosofi kades yang mendata dan menyerahkan data penerima bantuan ini sudah bagus. Sebab, kades yang tahu warganya yang masuk calon penerima bantuan itu masih kategori miskin atau tidak, masih hidup atau sudah meninggal," pungkasnya. (hud/ns)