Tanah Kas Desa (TKD) Warungdowo berupa lapangan yang diduduki pengusaha bengkel.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, melaporkan pemilik usaha bengkel mobil atas dugaan penyerobotan tanah kas desa (TKD) seluas 9.000 meter persegi.
Kades Warungdowo, M Muslik, menerangkan bahwa akibat penyerobotan itu, pihaknya tidak bisa menjalankan amanah pembangunan hasil musyawarah desa (musdes).
BACA JUGA:
- Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan Gelar Sosialisasi Cegah Konflik Jelang Pilkada 2024
- Nyamar Jadi Paranormal, Polisi Ringkus Pengedar Sabu di Pasuruan
- Kota Pasuruan Masuk Kategori Utama dalam Program Kampung Iklim Nasional
- Dua Pemuda asal Pandaan Pasuruan Jadi Korban Tabrak Lari, Motornya Nyungsep ke Parit
"Setelah kami musdeskan beberapa tahun lalu, tanah lapangan tersebut rencananya dibangun gedung olahraga, RTH, dan gedung PAUD ada juga di situ. Kok ndilalah dia tidak mau pindah, dengan alasan ini tanah negara, siapa pun berhak menggunakan," jelas Muslik kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (12/1).
Muslik mengungkapkan, pengusaha bengkel yang dilaporkannya telah menduduki TKD terhitung selama delapan tahun, tanpa izin resmi dari desa.
Usaha persuasif telah dilakukannya selama dua tahun, agar pengusaha bengkel itu pindah. Namun, pendekatan baik-baik itu ditolak mentah-mentah. Akhirnya, pihak desa pun melayangkan somasi terhitung sebanyak dua kali terhadap pengusaha bengkel berinisial RM tersebut.
Bak sosok yang kebal hukum, pengusaha bengkel itu melaporkan balik kepala desa ke Polres Pasuruan Kota atas perbuatan tidak menyenangkan pada pertengahan tahun 2021 lalu.
"Saya datang ke polres untuk klarifikasi, sampai sana laporan juga dikaitkan tentang sengketa tanah TKD. Ya saya tidak terima, apa buktinya dia (RM), tidak ada. Kalau desa kan jelas, ada surat letter C dan desa yang bayar pajak sejak dulu, saksinya ada," ungkap Ocek, sapaan akrab Kades Warungdowo.
Di tengah kebuntuan terkait perkara tersebut, Muslik akhirnya melaporkan pengusaha mobil tersebut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.
"Kalau tidak saya laporkan, khawatir nanti saya difitnah warga menikmati uang negara," tegasnya.
Sementara wartawan belum bisa melakukan konfirmasi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, terkait laporan Kades Warungdowo. Denny Saputra Kurniawan, sebagai penerima laporan belum bisa ditemui dikarenakan sibuk dengan tugas pemeriksaan.
"Pak Deni gak bisa ditemui, hari ini jadwalnya padat dengan tugas pemeriksaan," terang salah satu security kejaksaan. (afa/rev)
