Di Depan Wapres, Kiai Asep: Penghapusan Frasa Madrasah Lukai Hati Umat Islam

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com – Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A., menegaskan bahwa penghapusan frasa Madrasah dalam UU Sisdiknas melukai hati bangsa Indonesia, terutama umat Islam.

“Penghapusan itu sangat melukai bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Sebelumnya, Dirjen Kebudayaan juga telah menghapus pahlawan NU,” tegas Kiai Asep Saifuddin Chalim di depan Wakil Presiden Republik Indonesia Prof Dr KH Ma’ruf Amin saat menyampaikan sambutan pada Sarasehan dan Pengukuhan Pergunu hasil Kongres III di Masjid Kampus Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (3/6/2022).

Hadir dalam acara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra (Gus Bara), dan pengurus Pergunu, serta para kiai se-Jawa Timur.

Penghapusan frasa Madrasah dalam UU Sisdiknas itu menjadi salah satu rekomendasi Kongres III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) yang digelar pada 27 hingga 28 Mei 2022 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojjokerto Jawa Timur.

Menurut Kiai Asep, ada dua rekomendasi penting dalam Kongres III Pergunu bertema “Guru Mulia, Membangun Peradaban Dunia” itu. “Soal LGBT dan penghapusan frasa Madrasah dalam UU Sisdiknas,” tegas pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto itu.

Kiai Asep mengaku akan terus berjuang untuk frasa Madrasah agar tercantum dalam UU Sisdiknas.

Kiai Asep bahkan mengaku akan segera ke Jakarta untuk menyampaikan rekomendasi Pergunu kepada Presiden, Mendikbudristek, Komisi VIII dan X DPR RI.

“Saya bersama pengurus pusat Pergunu akan secepatnya ke Jakarta,” kata Kiai Asep.

(Perserta Kongres III Pergunu di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Foto: MMA/ BANGSAONLINE.com)

Menurut dia, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto sudah menunggu rekomendasi Pergunu. “Kata Pak Yandri, kalau draft UU Sisdiknas tidak mencantumkan frasa Madrasah, maka draft itu tidak layak disampaikan kepada DPR. Karena itu Pak Yandri menunggu rekomendasi Kongres Pergunu,” tegas Kiai Asep.

Yandri Susanto memang hadir dan menyampaikan sambutan pada Kongres III Pergunu yang digelar di Pondok Pesantren Amanatul Ummah pada 27-28 Mei 2022 lalu. Ia bahkan sempat dipuji Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa karena punya komitmen tinggi terhadap pendidikan Islam. Padahal, kata Khofifah, dapil Yandri Susanto bukan Jawa Timur, tapi Jawa Barat. 

Seperti diberikan BANGSAONLINE.com, Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin secara tegas mendukung rekomendasi Kongres III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) yang di antaranya menolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) dilegalkan.

Menurut Kiai Ma’ruf Amin, LGBT selain dilarang dalam ajaran Islam juga cermin dari cara berpikir yang menyimpang dan akhlak yang buruk.

"Itu perilaku menyimpang. Perilaku seksual menyimpang," tegas Wapres Kiai Ma'ruf Amin saat menyampaikan pidato pada Sarasehan dan Pengukuhan Pergunu hasil Kongres III di Masjid Kampus Institut KH Abdul Chalim Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (3/6/2022).

Karena itu, menurut Kiai Ma’ruf Amin, Undang-Undang (UU) harus melarang LGBT dan jangan sampai mendapat legitimasi.

“Kalau pemerintah kan tinggal menjalankan (UU),” tegas mantan Rais Am Syuriah PBNU itu. Karena itu DPR – yang berwenang membuat UU - harus menolak.

“Minimal DPR (harus menolak),” kata Kiai Ma’ruf Amin yang juga mantan ketua MUI Pusat.

Bahkan Kiai Ma’ruf Amin mempersilakan pengurus Pergunu datang ke Jakarta untuk menolak LGBT. “Pegunu datang semua. Bareng-bareng,” tegas kiai yang dikenal sebagai pakar ekonomi syariah itu.

Menjelang mengakhiri pidatonya, Wapres mengucapkan selamat pada Pengurus Pergunu hasil Kongres III.