![Halaqoh Kebangsaan Petanesia, Kiai Asep Soroti Kondisi Kabupaten Mojokerto dan PBNU Halaqoh Kebangsaan Petanesia, Kiai Asep Soroti Kondisi Kabupaten Mojokerto dan PBNU](/images/uploads/berita/700/27f9fe1f47525ff91339d9993481a60c.jpg)
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Halaqah Kebangsaan Pencinta Tanah Air Indonesia (Petanesia) yang digelar di Institute KH Abdul Chalim (IKHAC) Amanatul Ummah, Pacet Mojokerto, banyak menyoroti tentang kondisi bangsa, Jumat (5/8/2022).
Acara tersebut dihadiri Dewan Penasihat Pusat Petanesia Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, Pengamat Politik AS Hikam, Mantan Wakil Ketua Umum PBNU KH As’ad Ali, serta ratusan peserta dari berbagai elemen.
BACA JUGA:
- Rendahkan Putra Pendiri NU, Habib Pasuruan Makin Diragukan Keturunan Rasulullah SAW
- Habib Pasuruan yang Rendahkan Putra Pendiri NU Dianggap Merasa Tersaingi Kiai NU dan Tak Berakhlak
- Habib Pasuruan yang Rendahkan Putra Pendiri NU Dianggap Merasa Tersaingi Kiai NU dan Tak Berakhlak
- UAC Pacet MoU dengan Universitas Zaituna Tunisia, Kiai Asep: Semoga Jadi Universitas Internasional
Dalam paparannya, Kiai Asep menyinggung kondisi Kabupaten Mojokerto yang masih jauh dari cita-cita maju, adil, dan makmur. Padahal, kata Kiai Asep, Mojokerto merupakan miniatur Indonesia.
Menurutnya, cita-cita mulia itu belum bisa dicapai karena Pemimpin Mojokerto tidak berorientasi ibadah dan tidak berorientasi pada kemaslahatan dan kebaikan rakyat.
“Jadi karena kiprah mereka demikian, maka tidak mungkin terwujudnya Indonesia maju, adil, dan makmur. Padahal kriteria maju, adil, makmur itu sudah jelas ada. Pada masa sabahat Umar bin Abdul Azis sudah melaksanakannya, hanya dengan zakat sudah mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Rakyat yang tidak berdaya dimodali sehingga mereka memiliki pekerjaan,” ujar Kiai Asep.
Kiai Asep juga menyoroti marawah organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang saat ini menurun drastis. Jauh dari nilai-nilai NU terdahulu, di mana NU dikenal sebagai organisasi penyelamat Bangsa. Bahkan, NU merupakan penggerak Kemerdekaan Indonesia.
Namun, kondisinya saat ini sangat jauh berbeda. Apalagi ada pengurus NU yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjerat kasus korupsi.