Usulan Pengadaan 356 Motor Kades dan Lurah di Gresik Dikritik Ramai-Ramai

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Rencana pengadaan 356 kendaraan operasional berupa motor untuk kades dan lurah se-Kabupaten Gresik menuai hujatan dari masyarakat.

Pengadaan yang dianggarkan senilai Rp13,528 miliar pada APBD-P tahun 2022 itu dinilai hanya menghabiskan uang rakyat. Sebab, selama ini motor dinas yang digunakan perangkat desa justru tak sesuai peruntukannya.

"Sering saya temui kendaraan dinas seperti motor plat merah dibuat ke kebun atau ngarit (mencari rumput), ngusungi kayu (ngangkut kayu), nukang (kuli bangunan). Bahkan, ada juga yang digunakan menjual ikan baik di pasar atau tempat penjual ikan lain," ungkap Agus, warga Gresik kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (27/8/2022).

Selain tak digunakan sesuai fugsinya, kendaraan dinas tersebut kebanyakan tak dirawat oleh pemakainya, baik perangkat desa maupun PNS. Untuk itu, sebagai masyarakat yang ikut membayar pajak, Agusu minta agar pemkab menertibbkan pemakaian kendaraan dinas.

"Seharusnya ada program penertiban dari Pemkab Gresik bagi pemakai kendaraan dinas, baik di desa, kecamatan, atau tingkat pemda. Kalau tidak ada pengawasan, buat apa DPRD dan Pemkab Gresik memprogramkan motor baru untuk aparatur desa. Rasanya kurang tepat dan malu kalau memakai motor dinas buat keperluan yang tidak semestinya. Risih kita melihatnya," pungkasnya.

Senada, Direktur LSM Lembaga Pemantau Birokrasi (LPB), Novantoro, menilai pengadaan motor untuk kepala desa dan lurah saat ini tidak tepat. Sebab, pasca pandemi Covid-19 banyak program bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat belum bisa tercover oleh Pemkab Gresik.

"Untuk itu, saya minta lebih baik didrop dan ditangguhkan dulu (pengadaan motor dinas kades)," pintanya.

Ia menyarankan Pemkab Gresik memprioritaskan perbaikan infrastruktur berupa jalan poros desa (JPD) maupun jalan kabupaten lantaran masih banyak yang rusak.

"Bisa dicek, mayoritas JPD saat ini tak ada yang tak rusak. Rata-rata mengalami kerusakan sedang dan berat, dan belum diperbaiki karena terbentur pembiayaan," ungkapnya.

Novantoro lantas mengingatkan bahwa APBD Gresik tahun ini merosot pasca pandemi covid. Misalnya pada APBD-P 2022 yang tengah dalam pembahasan.

"Dari rencana belanja APBD-P 2022 sebesar Rp3,9 triliun, proyeksi pendapatan Rp3,6 triliun. Selisihnya sekitar Rp300 miliar. Dilihat dari kondisi ini, pasti masyarakat berontak kalau pembeliannya (motor) memakai APBD," cetusnya.

Untuk itu, Novan menegaskan LPB akan menolak proyek pengadaan 356 sepeda motor untuk kades dan lurah. LPB merasa prihatin dengan kondisi kebutuhan masyarakat yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah, karena terbentur kemampuan pendapatan.

"Wong PAD wae tahun ini oleng kok pakai macem beli 356 motor segala. Sepurane (mohon maaf) lho, tolok ukur saya dari PAD tahun ini. Kayaknya pemerintah sekarang lebih besar pasak daripada tiang," tutupnya. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News