Dampak Pengurangan Dana Transfer, Belanja RAPBD Gresik 2023 Merosot

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kekuatan fiskal belanja pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Gresik 2023 merosot. Pada draft awal, kekuatan fiskal belanja pada RAPBD 2023 diproyeksikan Rp4,190 triliun.

Setelah pengurangan dana transfer, kekuatan fiskal belanja turun menjadi Rp4,060 triliun. Penurunan proyeksi belanja dikarenakan adanya pengurang dana transfer (dana pusat) sebagai sumber pendapatan daerah (PD) sebesar Rp170 miliar.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Gresik dengan agenda penyampaian pemandangan umum (PU) setiap fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD 2023. Kegiatan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah, didampingi para pimpinan dewan lainnya, Senin (31/10/2022).

Paripurna yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah, tujuh fraksi menyampaikan PU melalui juru bicara jubir masing-masing. Sejumlah fraksi ini adalah Gerindra, Golkar, PDIP, Amanat Pembangunan, NasDem, Demokrat, dan PKB.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Lutfi Dhawam menyatakan, postur RAPBD 2023 ada ketidaksesuaian dengan draft awal. Untuk postur pendapatan, pada draft awal diproyeksikan Rp3,9 triliun dan saat pembahasan antara badan dan tim anggaran merosot jumlahnya.

"Belanja tinggal Rp3,7 triliun. Kemudian, saat pembahasan ada proyeksi tambahan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 100 miliar, sehingga pendapatan naik menjadi Rp 3,8 triliun," ujarnya.

Sementara untuk belanja, lanjut Dhawam, jika pada draft awal diproyeksikan sebesar Rp 4,190 triliun, setelah pengurangan dana transfer, turun menjadi Rp 4,060 triliun.

"Berkurangnya postur belanja pada RAPBD 2023 membuktikan Bupati Gresik kurang cermat dalam pengelolaan pendapatan. Terbukti, dana transfer turun, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID). Bahkan, tahun 2023 DID zonk (kosong)," ungkap Ketua Fraksi Gerindra ini.

Ia menambahkan, bahwa fiskal RAPBD 2023 diestimasikan difisit (berkurang) Rp 197 miliar, atau 5,3 persen dari proyeksi belanja Rp 4,060 triliun.

"Untuk itu, Gerindra minta potensi-potensi pendapatan agar digali dan dimaksimalkan pendapatannya," pintanya.

Dhawam juga menyebutkan, pada tahun 2023 ada tiga program prioritas Bupati Gresik. Yakni, peningkatan insfrastruktur, pengurangan angka kemiskinan, dan penanganan banjir Kali Lamong.

"Kami minta anggaran untuk pembebasan lahan Kali Lamong tak dikurangi agar penanganan banjir Kali Lamong cepat tuntas," pungkasnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar DPRD Gresik, Lusi Kustianah, menyebut turunnya fiskal untuk belanja pada RAPBD Gresik 2023, tentu harus diimbangi dengan memaksimalkan sumber pendapatan. Baik dari sektor retribusi daerah maupun pajak daerah.

"Harus ada upaya memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk menekan angka defisit pasca ada pengurangan dana transfer yang berimbas, belanja RAPBD 2023 dari Rp4,190 triliu turun menjadi Rp4,060 triliun, dan pendapatan dari Rp3,9 triliun menjadi Rp3,8 triliun," katanya.

Dia juga meminta agar sejumlah program yang tengah dinantikan oleh masyarakat pada 2023 bisa diwujudkan. Di antaranya, belanja untuk pengadaan tanah perbaikan Kali Lamong, dan pembangunan rumah sakit (RS) di wilayah Gresik selatan.

"Di Dinas Lingkungan Hidup, Golkar juga minta pengadaan truk sampah dilakukan karena banyak yang tak layak," terangnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PDIP, Achmad Kusrianto Pujiantoro, menyatakan, dalam sektor pendapatan, pemerintah saat ini tak memiliki keberanian dalam pengolaan pendapatan untuk menopang pembiayaan. Karena itu, pemerintah masih sangat bergantung dana transfer (pusat).

"Fraksi PDIP menilai Pemkab tak memiliki keberanian dalam pengelolaan pendapatan. Sehingga terlalu bergantung dana transfer," ucapnya.

Ia minta agar pemerintah Bupati Fandi Akhmad Yani menggerakkan potensi yang ada. Mulai BUMD, dan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil.

"Apa inovasi BUMD, dan dinas penghasil?" tanya Achmad Kusrianto.

Ia menambahkan, adanya pengurangan dana transfer di RAPBD 2023 Rp170 miliar, jelas akan berimbas terhadap sejumlah program yang telah dinantikan oleh masyarakat.

"Pengurangan dana transfer Rp170 miliar, di antaranya, dari DID Rp50 miliar jelas akan berdampak terhadap pembiayaan program.

Lalu langkah apa yang akan dilakukan pemda? Jangan sampai mengorbankan aspirasi masyarakat," jelasnya.

"PDIP minta jangan sampai belanja untuk pengadaan tanah Kali Lamong dikurangi. Juga pembangunan RS di selatan juga harus wujud. PDIP minta 2 program yang masuk di Nawa Karsa itu pada 2023 terwujud," pungkasnya. (hud/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News