Jimmy Sandra, Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan mencium aroma dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek sanitasi di Desa Semare, Kecamatan Kraton. Penyimpangan tersebut berupa pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
Diketahui, proyek sanitasi di Desa Semare dianggarakan sebesar Rp500.000.000 untuk 50 titik atau rumah warga. Proyek tersebut merupakan tanggung jawab Disperkim Kabupaten Pasuruan.
BACA JUGA:
- GM FKPPI Pasuruan Apresiasi Audiensi Gapensi dengan Pj Bupati Andriyanto Terkait PL Rekanan Lokal
- Audiensi dengan Pj Bupati Andriyanto, Gapensi Pasuruan Berharap Proyek PL Dikerjakan Rekanan Lokal
- Peserta tak Penuhi Syarat, Proyek Revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo Pandaan Dilelang Ulang
- Pj. Bupati Pasuruan Pastikan tak Ada Monopoli Dalam Lelang Proyek Cheng Hoo: Saya Jaminannya
Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Jimmy Sandra, saat dikonfirmasi membenarkan telah melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut. Bahkan, pihaknya berancang-ancang menetapkan tersangka.
"Saat ini masih puldata atau pulbaket (pengumpulan bahan keterangan). Siapa tersangkanya, tunggu kabar dan rilis," kata Jimmy.
Terpisah, Khoiril Muchlis, Ketua LSM Jimat (Jaringan Masyarakat) Pasuruan Raya, mengaku sudah melakukan peninjauan terhadap proyek sanitasi di Desa Semare. Hasilnya, ia menemukan merk kloset yang tidak sesuai spek. Bahkan tidak seragam.
Menurut Muchlis, proyek sanitasi itu dikerjakan saat Kepala Desa Semare dijabat oleh Sekretaris Camat Kraton, Eddy, selaku penjabat (Pj). Karena itu, ia menduka Eddy turut serta dalam 'permainan' proyek sanitasi tersebut.
"Pj. Kades Semare saat itu dan saat ini masih menjabat Sekcam Kraton," kata Khoiril Muchlis.
Muchlis juga menilai amburadulnya proyek sanitasi lantaran pengurus kelompok masyarakat (pokmas) selaku penggarap, tidak profesional. Sebab, ketua, sekretaris, dan bendahara pokmas masih satu keluarga.
"Ketua Pokmas Ismail masih saudara Kades Semare. Sedangkan sekretaris pokmas masih keponakannya, bendaharanya juga adik ipar kades. Jadi, pengurus pokmas dimonopoli," cetus Muchlis.
Tidak hanya itu, Muchlis juga mengungkapkan temuannya, bahwa 50 rumah yang mendapat program sanitasi, ternyata banyak yang sudah memiliki WC. "Artinya hanya rehab," ucapnya.
"Pelaksanaan sandes (sanitasi desa) itu acak. Seharusnya semua berkeramik dan WC-nya WC duduk, bukan WC jongkok. Yang agak baik pengerjaannya hanya 10 titik," bebernya.
Muchlis juga menyayangkan kurangnya pengawasan dari disperkim terhadap proyek tersebut.
"Pendamping sanitasi desesa itu personelnya dari Malang, yang notabene tidak tiap melakukan pengawasan dan itu orang luar," tambahnya.
Sementara, Eddy, Sekcam Kraton, membantah dirinya terlibat dalam proyek tersebut. Eddy juga membantah saat dikonfirmasi terkait dugaan dana korupsi yang mengalir kepadanya saat menjabat Pj. Kades Semare.
"Hehe, ngapunten, itu fitnah semua. Demi Allah sy tdk menerima," ujar Eddy via pesan WhatsApp. (par/rev)
