Tepis Isu Pembiaran Jalan Rusak, DPUPR Kabupaten Probolinggo Mulai Lakukan Perbaikan

PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Viralnya kondisi jalan rusak di Kabupaten Probolinggo akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat.

Untuk menangkal dan menolak semua isu jika ada pembiaran jalan rusak, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Probolinggo mulai mencicil perbaikan di sejumlah ruas jalan.

Kabupaten Probolinggo memiliki 187 ruas jalan dengan total panjang jalan kabupaten + 785,819 km. Dari jumlah ruas dan panjang jalan tersebut, persentase eksisting kondisi mantap sebesar 77,33 persen atau 607.682 km dan selebihnya kondisi tidak mantap atau kondisi jalan rusak sedang hingga berat sebesar 22,67 persen atau 178.137 km.

Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, mengatakan bahwa pihaknya saat ini memang tidak tinggal diam atas rusaknya sejumlah ruas jalan. Bahkan, DPUPR Kabupaten Probolinggo sudah mulai melakukan perbaikan.

“Untuk perbaikan jalan rusak sebetulnya sudah berjalan. Kalau melihat kondisi kerusakan jalan memang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita mulai mencicil melakukan perbaikan secara bergantian,” ujarnya saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Selasa (2/5/2023).

Hingga saat ini sudah ada 4 ruas jalan yang sudah dilakukan perbaikan. Yakni, ruas jalan Kandangjati-Kandangsapi sepanjang 4,5 km dengan total luas yang ditambal 281,02 m2, dan ruas jalan Maron-Pekalen sepanjang 2,1 km dengan total luas yang ditambal 65,11 m2.

Kemudian, ruas jalan dr Sutomo (ke utara RSUD Waluyo Jati) sepanjang 0,044 km dengan total luas yang ditambal 14,57 m2, serta ruas jalan dr Wahidin (ke barat RSUD Waluyo Jati) sepanjang 1,22 km dengan total luas yang ditambal.

“Dari 4 ruas jalan tersebut total luas yang sudah ditambal mencapai 494,23 m2 dari total panjang ruas jalan yang ada di seluruh Kabupaten Probolinggo sepanjang 785,19 km,” kata Hengki.

Ia menjelaskan mulai minggu depan ini pihaknya akan menurunkan 2 tim untuk melakukan perbaikan di ruas jalan Sebaung – Gending. Termasuk jalan-jalan yang ada di wilayah Kecamatan Kotaanyar untuk dilakukan pemeliharaan rutin.

“Disamping itu juga ada kegiatan perbaikan jalan yang menunggu e-katalog. Jadi saat ini sudah proses perencanaan. Saat ini jalan-jalan yang rusak itu sebetulnya sudah ada rencana penanganan di bulan Juni dan Juli 2023. Sebetulnya memang sudah ada rencana perbaikan dan saat ini sudah mulai proses perencanaan,” paparnya.

Selain melalui e-katalog jelas Hengki, DPUPR Kabupaten Probolinggo juga ada pemeliharaan rutin menggunakan truk Alphomain. Setidaknya ada dua tim yang sudah disiapkan. Dimana satu tim menggunakan e-katalog dan satu tim menggunakan baby warles untuk mengerjakan ruas jalan yang susah dijangkau oleh truk Alphomain.

“Minggu depan ini sudah bergerak lagi. Rencananya ke Kecamatan Kotaanyar dan ruas jalan Sebaung-Gending. Kalau memang di Kotaanyar mendesak, maka kita geser dua tim ke Kotaanyar dulu. Nanti setelah selesai di Kotaanyar, kita geser ke Sebaung – Gending,” terangnya.

Hengki menjelaskan pada intinya DPUPR Kabupaten Probolinggo sudah ada kegiatan-kegiatan perbaikan jalan rusak. Program yang mendesak berupa penambalan-penambalan rutin menggunakan truk Alphomain dan baby warles sebanyak 2 (dua) tim serta e-katalog.

“Saat ini perencanaan untuk kita lakukan eksekusi lelang nanti pada bulan Mei dan pelaksanaannya pada bulan Juni 2023. Selain itu untuk perbaikan kerusakan jalan yang rusak berat menggunakan long site plan kurang lebih anggarannya mencapai Rp 33 miliar,” ujarnya.

Menurut Hengki, sebetulnya sudah ada rencana perbaikan terhadap jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Probolinggo. Tetapi saat ini perbaikannya menunggu giliran saja. Kalau harus jalan semuanya tentunya terbatas dengan sarana prasarana yang ada. Namun demikian, sebetulnya sudah maksimal dengan anggaran yang sangat terbatas.

“Kebutuhan anggaran kita sebesar Rp 740 miliar, kita hanya mendapatkan Rp 57 miliar. Bayangkan dari Rp 740 miliar ke Rp 57 miliar. Jadi mengapa tidak semuanya kita lakukan, karena memang keterbatasan anggaran. Oleh karenanya kita melihat prioritas dalam artian ruas-ruas jalan yang menjadi jalan utama dan urat nadi perekonomian masyarakat. Kita juga mengusulkan jalan kabupaten ke Provinsi Jawa Timur,” tambahnya. (ndi).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News