BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Kunjungan kerja badan kerja sama antarparlemen (BKSAP) DPR RI ke Univesitas Trunojoyo Madura (UTM) dibanjiri usulan dari rektor, para dekan hingga badan eksekutif mahasiswa (BEM), Rabu (14/6/2023).
Rektor UTM, Safi', meminta Putu Supadma Rudana selaku Ketua Delegasi menjadi jembatan problematika perguruan tinggi hingga urusan Madura, mengingat para anggota BKSAP adalah gabungan dari bebagai partai politik di DPR RI.
BACA JUGA:
- Waspadai Pinjol, Indah Kurnia Ajak Pelaku UMKM Bijak Atur Keuangan
- Dukung Irsyad Yusuf di Pemilu 2024, Eks Kepala Dikdisbud Kabupaten Pasuruan Disanksi KASN
- Guru di Bangkalan Ikuti Seminar Literasi dan Edukasi Transaksi Keuangan Digital
- Gandeng Pemkab Bangkalan dan UTM, KPwBI Jatim Gelar Madura Digicreative Fest 2024
Ia pun menyebut, UTM membutuhkan sentuhan sarana prasarana kampus karena masih terbatas, serta penambahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah. Pasalnya, mahasiswa yang daftar melalui KIP mencapai 4.400 mahasiswa dan hanya ada 375 kuota, sementara mahasiswa UTM dari golongan ekonomi lemah.
"Total mahasiswa UTM saat ini mencapai 21 ribu orang, dan datang dari 34 provinsi dari Sabang-Maurauke, bahkan dari Indonesia Timur seperti Papua. Paling banyak dari Madura sendiri," ungkapnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Keislaman (FKIS) UTM, Shofiyun Nahidloh, menyampaikan terkait buruh migran Madura, buruh migran kelompok yang rentan dari berbagai bentuk eksploitasi , sehingga tidak cukup hanya disentuh dengan regulasi, tidak cukup hanya dengan memberikan perlindungan hukum.
Akan tetapi sentuhan potensi alam Madura perlu mendapatkan perhatian khusus, karena Madura kaya akan potensi alamnya, dengan memaksimalkan potensi alam Madura, akan dapat meminimalisir buruh migran berangkat keluar negeri.
"Madura memiliki basis pekerja migran akibat tuntutan ekonomi, maka perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah agar dapat perlindungan secara profesoonal," tuturnya.