Gubernur Khofifah Dorong Petani Hutan Tingkatkan Kualitas Produk untuk Masuk ke Pasar Ekspor

Masih soal upaya meningkatkan ekspor, selain communal branding, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa Pemprov Jatim juga sedang getol mengembangkan Desa devisa. Untuk itu ia mendorong KTH, LMDH maupun PLMDH untuk mengidentifikasi produknya untuk masuk dalam program Desa Devisa.

"Nanti saya minta tolong Dinas Kehutanan dan Dinas Perdagangan untuk bisa melakukan identifikasi Desa devisa. Saat ini ada 140 Desa devisa di Jawa Timur dan itu desa-desa terbanyak diantara seluruh provinsi di Indonesia," ujarnya.

Melihat karya petani hutan yang mampu berinovasi hingga memasarkan produk ke luar negeri, Gubernur Khofifah optimis kegiatan seperti ini menjadi ajang untuk memperkuat jejaring mitra pemasaran dan pengembangan usaha bisnis sehingga dapat mendorong terwujudnya kelompok-kelompok usaha yang produktif, mandiri dan mampu menembus pasar ekspor.

"Inilah pentingnya pertemuan karya seperti ini untuk bisa membangun sinergitas dan akses yang lebih luas lagi. Bukan hanya akses marketnya tapi bahwa quality dari produk yang dihasilkan. Artinya, standar dari produk-produk yang dihasilkan supaya bisa memberikan ruang yang lebih besar dan lebih luas untuk meningkatkan nilai tambah," urainya.

"Seperti yang tadi dari KTH wonosantri yang semula Rp 21.000 menjadi Rp 130.000 per kg. ini peningkatan yang luar biasa yang diharapkan bisa memberikan penguatan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Termasuk KTH Blitar dan Jombang," tambahnya.

Berbagai komoditas bernilai ekonomi hingga dipasarkan ekspor tidak sekadar mensejahterakan petani hutan. Lebih dari itu roda perekonomian Jatim terus mengalami pertumbuhan.

Dikatakan Gubernur Khofifah, Provinsi Jawa Timur berperan sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa pada TW I Tahun 2023 dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari lima provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2023, Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang mengalami kenaikan NTP dengan kenaikan sebesar 0,41 persen.

"Dengan kata lain ada peningkatan kesejahteraan petani di Jawa Timur dan ini saya optimis ke depan angkanya terus menunjukkan trend positif," pungkasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhutanan Jatim Jumadi mengatakan, saat ini di Jawa Timur terdapat 5.310 lembaga KTH dengan keanggotaan 238.455 KK, sementara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jawa Timur bersama Perum Perhutani melakukan pengelolaan kawasan hutan sebanyak 1.829 lembaga dengan keanggotaan sejumlah 544.050 KK.

Sedangkan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) sebanyak 347 kelompok dengan keanggotaan sebanyak 120.990 KK dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebanyak 765 unit. KTH, LMDH dan KUPS tersebut telah menjalankan usaha produksi, baik Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.

Ke depan, Jumadi menambahkan setidaknya ada 62 jenis potensi komoditas yang diusahakan sekaligus dikembangkan oleh KTH/LMDH. Usaha kerakyatan produktif oleh petani hutan yang tergabung dalam KTH/LMDH ini, kata dia, tentunya sangat memerlukan dukungan dan pendampingan para pihak terutama dalam kegiatan ekonomi produktifnya.

"Saya berharap kegiatan ini mampu menghasilkan peningkatan sinergi peran para pihak demi terwujudnya masyarakat sejahtera dan hutan lestari di Provinsi Jawa Timur," jelasnya. (dev/mar)