Keterangan yang sama disampaikan Anggota Komisi I, Eko Suyono. Menurutnya, sistem penganggaran yang diterapkan di pilkades serentak 2023 terlalu kaku dan bisa berimplikasi pada kegiatan tahapan berikutnya.
"Kalau memang pihak DPMD berdalih agar tertib administasi dalam penyerapan dan SPJ anggaran, maka pencairan disesuaikan dengan kebutuhan selama tahapan berlangsung," ujar Eko memberikan saran.
"Kalau misalkan ada panitia yang harus nomboki dulu dari kantong saku pribadi, maka jelas ini tidak logis. Sebab mereka ingin jalannya pilkades bisa sukses," tutur politikus Nasdem ini.
Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan, Ridho Nugroho, mengakui anggaran untuk tahapan pilkades baru bisa cair apabila SPJ sudah lengkap.
"Anggaran sudah ada di rekening desa, mulai tahapan hingga pencoblosan. Untuk sisa anggaran yang belum bisa diserap adalah pembubaran panitia," jelasnya.
Seperti diketahui, pada tahun 2023 ini Pemkab Pasuruan akan punya gawe besar, yakni pelaksanaan pilkades serentak di 47 desa di 20 kecamatan.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan, DPMD Kabupaten Pasuruan menggelontorkan anggaran Rp8 miliar dari APBD untuk kebutuhan honor panitia, pembuatan TPS, serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan pilkades. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
