MADIUN, BANGSAONLINE.com - Kanwil Kemenkumham Jatim berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), dan Pembangunan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM). Salah satu bukti nyata ialah menggandeng Pemkab Madiun.
Sosialisasi terkait program ini telah digelar di Kantor Bupati Madiun, Rabu (4/10/2023). Kegiatan yang dipimpin Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jatim, Wiwit P Iswandari, itu dihadiri oleh perwakilan berbagai OPD yang bertanggung jawab atas pelaporan Aksi HAM dan KKPHAM di lingkungan Pemkab Madiun.
BACA JUGA:
- Cegah TPPU, Kemenkumham Jatim Audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris
- Peringati HUT ke-456, Pj Bupati Madiun Tutup MTQ Tingkat Kabupaten
- Optimalkan Layanan Kesehatan di Rutan Perempuan Surabaya, Kanwil Kemenkumham Jatim Siapkan Kader
- Kanwil Kemenkumham Jatim Gelar Rekonsiliasi Data Semester I
Acara resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Madiun, Sujiono. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya RANHAM dan KKPHAM.
"Yaitu sebagai salah satu kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memastikan pemenuhan HAM bagi seluruh warganya," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, 2 narasumber penting juga turut hadir, yakni perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
Wiwit menjadi narasumber pertama yang memberikan paparan. Dia menyampaikan hasil evaluasi data KKPHAM Kabupaten Madiun di tingkat kanwil, yang mana sinergi dan kolaborasi seluruh aparat pemerintahan sangat penting dalam melaksanakan RANHAM/Aksi HAM dan KKPHAM.