Gedung UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Foto: Antara/JPNN
YOGYAKARTA, BANGSAONLINE.com – Gelombang protes terhadap Presiden Joko Widodo yang ditanggap melanggar konstitusi dan merusak demokrasi, terutama kecenderungannya dalam melanggengkan kekuasaan lewat nepotisme dan politik dinasti, semakin membesar. Bahkan para guru besar dan sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi telah mengeluarkan petisi kepada Presiden Jokowi yang dalam Pilpres 2024 dianggap memihak dan tak netral.
Hari ini, Senin (5/02/2024) giliran Sivitas Akademika Univesistas Islam Negeri Sunan (UIN) Kalijaga Yogyakarta mengerluarkan seruan moral untuk Presiden Jokowi. Dengan mengutip wejangan Kanjeng Sunan Kalijaga, Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga menyampaikan 5 poin seruan moral.
Baca Juga: Khofifah Dukung Penuh Komitmen PBNU Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
“Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman,” demikian Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga mengawali seruan moralnya mengutip wejangan Kanjeng Sunan Kalijaga.
Artinya, jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi.
Seruan moral UIN Sunan Kalijaga itu di bawah Koordinator Achmad Uzair, S.IP, M.A, Ph.D. Seruan moral itu memakai surat berkop resmi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Baca Juga: Wakil Ketua Golkar Jatim: Semua Presiden dan Calon Presiden Ingin Bertemu Kiai Asep
Di bawah ini BANGSAONLINE.com memuat lengkap naskah seruan moral yang diterima BANGSAONLINE.com, Senin (05/02/2024).
SERUAN MORAL KALIJAGA
Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga
Baca Juga: Gerindra Sebut Prabowo Akan Jembatani Hubungan Antara Jokowi dengan PDIP
“Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman”
Jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi.
—Kanjeng Sunan Kalijaga
Baca Juga: Gibran Tegaskan Jokowi Tak Titipkan Orang untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Tapi Beri Masukan
Mencermati situasi sosial-politik Indonesia akhir-akhir ini, apalagi jelang Pemilu 2024, terdapat banyak perilaku yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama. Ironisnya, itu dilakukan oleh aparatur negara.
Aparatur negara, yang seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil, justru menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan.
Pemilu sejatinya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif. Namun dengan mengamati fenomena mutakhir, justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif. Kecenderungan ini bukan saja mereduksi institusi demokrasi sebatas legal-prosedural tanpa substansi, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial.
Baca Juga: Temui Pengusaha di Vietnam, Jokowi Ajak untuk Berinvestasi di IKN
Menyikapi hal tersebut, kami sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan:
Pertama, mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi spirit konstitusi dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi, menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Kedua, mendesak Presiden RI sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan (kekerasan fisik maupun psikis), mewujudkan pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia), jujur, dan adil.
Baca Juga: Tiba di Blitar, Prabowo Bersama Petinggi Partai Koalisi Ziarah ke Makam Bung Karno
Ketiga, mendukung lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara profesional dan imparsial, demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi.
Keempat, menyerukan kepada para kontestan pemilu mulai dari capres-cawapres, calon anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak.
Kelima, mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang, menghormati perbedaan pilihan politik, dan menjaga kerukunan serta perdamaian di tengah masyarakat.
Baca Juga: Pesanan Cina? Sempat Salah Kaidah, Ternyata WHOOSH Tidak Termasuk Usulan Nama Kereta Cepat
Keenam, menyerukan kepada semua masyarakat sipil, termasuk media dan tokoh agama, agar turut berperan memberikan informasi yang berimbang demi terciptanya Pemilu yang berkualitas.
Demikian, seruan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral anak bangsa.
Yogyakarta, 24 Rajab 1445 H / 5
Baca Juga: BEM Undang Anies, Ganjar dan Prabowo Debat di Kampus, Ini Kata KPU
Februari 2024
Koordinator,
Achmad Uzair, S.IP, M.A, Ph.D
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
