Aura Kekuasaan Jokowi Meredup, Ini Dua Indikatornya

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan lengser pada 20 Oktober 2024. Itu pun jika tak ada peristiwa politik krusial yang menjatuhkan dia di tengah jalan.

Tapi aura kekuasaan Jokowi sudah meredup. Apa indikatornya? Indikator pertama bisa kita lihat pada sikap para ketua umum partai politik yang mulai tak patuh pada Jokowi. Ini tampak sekali pada manuver politik yang dilakukan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jeffrie Geovanie.

Ia mengusulkan Jokowi dijadikan Ketua Koalisi Barisan Nasional yang membawahi ketua-ketua umum parpol pendukung Prabowo-Gibran.

Tapi usulan itu tak digubris oleh para pimpinan parpol. Padahal, PSI adalah partainya Jokowi. Ketua umumnya juga putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Bahkan kabarnya Jokowi juga sempat “menjamin” dan “sesumbar” PSI akan lolos ke Senayan.

Tapi para pimpinan partai politik pura-pura tak dengar terhadap usulan PSI. Bahkan Partai Golkar yang selama kampanye pilpres disebut-sebut sebagai “anak emas” Jokowi - sehingga diberi wewenang untuk memimpin pembagian bantuan sosial (bansos) - tak merespons positif. Padahal suara Golkar naik signifikan juga diduga karena “dibantu” Jokowi. Terutama soal bansos.

Sikap Golkar ini menarik. Karena sebelum Pilpres berlangsung, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sami’na wa'atha’na pada Jokowi. Airlangga Hartarto yang semula sempat bertemu elit PDIP untuk mendukung Ganjar Prabowo sebagai calon presiden, langsung balik kanan mendukung Prabowo-Gibran ketika “ditegur” Jokowi.

Saat itu Jokowi memang sakti. Ia punya senjata “kasus hukum” yang sewaktu-waktu bisa menekuk ketua parpol yang coba-coba melawan atau tak mengikuti kemauan politiknya. Termasuk Airlangga Hartarto.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI itu sempat diperiksa kejaksaan agung selama 12 jam dalam kasus minyak goreng. Ia pun langsung sendiko dawuh terhadap Jokowi. Tanpa berpikir panjang ia langsung mendukung Prabowo-Gibran.

Indikator kedua terkait keinginan Jokowi jadi ketua umum Golkar. Sebagian petinggi Golkar “mempersilakan” Jokowi memilih jabatan tertinggi, baik sebagai Ketua Umum Golkar maupun Ketua Dewan Pembina Golkar.

Namun geng Airlangga Hartarto dan M Jusuf Kalla justru menolak keras, baik secara terang-terangan maupun secara sarkastis yang intinya menghalau Jokowi agar tak intervensi ke dalam Golkar.

Bahkan Airlangga Hartarto secara tegas menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tetap akan diselenggarakan Desember 2024. Menurut dia, tidak ada sesuatu yang mendesak yang mengharuskan adanya munas yang dipercepat atau munas luar biasa.

Ini berarti Airlangga Hartarto secara terang-terangan menghalau Jokowi agar tak usah bermimpi jadi ketua umum Golkar. Sebab jika Munas Golkar tetap sesuai jadwal yaitu Desember, berarti gerakan politik orang-orang kepercayaan Jokowi di Golkar gagal total.

Jokowi punya peluang jadi ketua umum Golkar jika Munas Golkar dimajukan sebelum tanggal 20 Oktober 2024. Yaitu ketika Jokowi masih menjabat presiden. Lepas dari tanggal dan bulan Oktober tersebut, nasib Jokowi amblas di Golkar.

Siapa orang Jokowi di Golkar? Antara lain Bahli Lahadalia, Menteri Investasi Indonesia. Ia menjadi salah satu kandidat ketua umum Golkar.

Kalau Bahlil lolos menjadi ketua umum Golkar, maka Jokowi bisa masuk kepengurusan Golkar. Bahkan bisa jadi diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar yang pada Orde Baru dijabat Presiden Soeharto.

Orang Jokowi lainnya di Golkar adalah Agus Gumiwang Kartasasmita yang kini menjabat Menteri Perindustrian. Tapi peluang Bahlil dan Agus Gumiwang untuk menjadi ketua umum Golkar sangat tipis.

Yang menguat adalah Airlangga Hartarto. Bahkan para pengurus Golkar merencanakan Airlangga Hartarto terpilih secara aklamasi.

Nah, dari dua indikator itu jelas bahwa Jokowi sekarang sudah tak sakti lagi. Bahkan aura kekuasaannya sudah redup. Wallahua’lam bisshawab.

(m mas’ud adnan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News