Suasana pelayanan di Puskesmas Batulenger, Sampang. Foto: Ist
SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Komisi IV DPRD Sampang langsung merespons isu tak sedap yang terjadi di Puskesmas Batulenger. Alhasil, dilakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk memastikan kebenaran adanya dugaan pemotongan anggaran jasa pelayanan serta makan-minum pasien yang bersumber dari program JKN (jaminan kesehatan nasional).
Anggota Komisi IV DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fathoni, menemukan fatka baru di balik dugaan anggaran mamin pasien yang diberi jatah satu kali di Puskesmas Batulenger.
BACA JUGA:
- Pemkab Sampang Raih Opini WTP ke-6 Kali Beruntun
- Pencairan Dana Jaspel di Puskesmas Batulenger Sampang Diduga Langgar Aturan
- Tim Auditor Inspektorat Sampang Mulai Audit Pemotongan Jaspel dan Mamin Pasien Puskesmas Batulenger
- Respons Dinkes Sampang soal Dugaan Pemotongan Jaspel dan Mamin Pasien di Puskesmas Batulenger
"Pengakuan dari pasien memang benar hanya mendapatkan satu jatah mamin saja saat menjalani perawatan," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (2/4/2024).
Untuk memastikan hal itu, Komisi IV DPRD Sampang meminta Puskesmas Batulenger membuka Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk mengetahui pola penganggaran mamin pasien.
"Setelah RBA dibuka ternyata memang tidak sinkron, dan saya katakan ngawur dalam pola penganggaran mamin pasien," tuturnya.
Iqbal mencontohkan, akumulasi pasien rawat inap tahun kemarin seharusnya dijadikan acuan Puskesmas untuk mengantispasi kekurangan anggaran mamin. Sementara yang terjadi, data keselurahan pasien meski hanya diberi satu kali jatah mamin tetap kurang.
"Komisi IV menganggap RBA Puskesmas ngaur karena tidak berasumsi jumlah pasien tahun sebelumnya," ungkapnya.
Ia menambahkan, pengakuan dari Puskesmas Batulenger pasien yang datang dalam sehari untuk berobat sekitar 15 orang. Sementara anggaran satu jatah mamin dianggarkan Rp15 ribu,
"Di RBA saja meski diberi satu jatah makan tetap saja kurang. Apalagi sampai diberi dua kali jatah mamin, lebih kurang lagi anggaranya," katanya.
Sedangkan untuk dugaan pemotongan jasa pelayanan tenaga kesehatan, pihaknya mengaku ada setumpuk kecurigaan. Namun, untuk itu tidak terlalu masuk karena bukan tupoksinya.
"Kecurigaan memang ada tapi tidak terlalu masuk, biarkan inspektorat yang menangani setelah itu akan dibahas di meja Komisi IV," ucapnya.
Ditanya wacana kelanjutan dari sidak tersebut, Iqbal mengaku akan melaporkan kepada pimpinan Komisi IV DPRD Sampang untuk mencari solusi jalan terbaik demi pelayanan kesehatan masyarakat.
"Hasil dari sidak ini saya laporkan dulu ke pimpinan, untuk wacana selanjutnya akan direncanakan solusi terbaik," pungkasnya.
Rombongan Komisi IV DPRD Sampang yang melakukan Sidak ke Puskesmas Batulenger yakni Moh. Iqbal Fathoni, Suhuvil Mukarromah, dan Zahroni. (tam/mar)
