Acara peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2024
Begitu pula aparatur negara baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri harus ikut memperkuat sinergitas dalam menyukseskan setiap tahapan pemilu.
"Semua aparatur negara harus menjunjung tinggi netralitas, harus netral," tegasnya.
Pj. Gubernur Jatim ini mengatakan upaya menyukseskan Pilgub Jatim 2024 bisa dilakukan dengan berbagai cara.
Di antaranya dengan mengantisipasi segala potensi gangguan Pilgub Jatim, menaati semua aturan, dan juga mempercepat pencairan pendanaan pilkada serentak tahun 2024.
Sementara untuk langkah antisipatif terhadap terjadinya gangguan pilkada 2024 dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menghindari politisasi birokrasi, posisi ASN harus netral, menghindari politik uang.
Juga menghindari mobilisasi isu SARA dan intimidasi di ruang publik dan media, tidak menggunakan ujaran kebencian, hoaks maupun kampanye hitam.
"Setiap pelanggaran pilkada harus ditindak tegas, dan ketika terjadi sengketa hasil pilkada serentak semua pihak harus menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya," jelasnya.
Lebih lanjut, Adhy menambahkan saat ini sedang dalam proses pencairan dana hibah untuk pilkada 2024.
Maka dari itu, ia mendorong kepada bupati/wali kota untuk segera melakukan percepatan pencairan pendanaan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah masing-masing.
"Mohon juga dibantu dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan penyelenggara dan aparat pengamanan agar pilkada berjalan lancar dan sukses," pintanya.
Karena menurutnya keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa indikator.
Yakni, pilkada berlangsung aman, lancar sesuai aturan yang berlaku, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan terutama konflik kekerasan.
"Mari kita jaga semuanya, semua kondusif dan akhirnya kita mendapatkan kepala daerah yang betul-betul yang diinginkan masyarakat," harapnya.(dev/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
