"Yaitu melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari Barang Kena Cukai (BKC) diantaranya Hasil Tembakau (HT), Etil Alkohol (EA), dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MΜΕΑ), " jelasnya.
Sepanjang tahun 2024, lanjutnya, Bea Cukai Sidoarjo telah melakukan serangkaian kegiatan penindakan di bidang cukai di beberapa wilayah pengawasan KPPBC TMP B Sidoarjo yakni di Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.
Modus pelanggaran yakni menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas), menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai yang bukan peruntukannya (misal rokok jenis SKM dilekati dengan pita cukai jenis SKT).
Juga, menggunakan pita cukai salah personalisasi (misal rokok Perusahaan X dilekati dengan pita cukai Perusahaan Y) dan tanpa dilekati pita cukai.
Atas penindakan di bidang cukai tersebut telah ditindaklanjuti dengan, penyidikan di bidang cukai, pengenaan sanksi administrasi berupa denda, Ultimum Remedium sebagai Fiscal Recovery dan dinyatakan sebagai barang milik negara apabila pelaku pelanggaran tidak dikenal / tidak ditemukan selanjutnya dimusnahkan setelah mendapat persetujuan / izin dari instansi terkait.
Sementara itu, Bupati Ikfina Fatmawati menyampaikan apresiasi kepercayaan dan kesempatan untuk menjadi tempat pemusnahan BB rokok dengan cukai ilegal dan miras.
"Kedepan kolaborasi dan kerjasama perlu ditingkatkan. Karena nilai dari penindakan ini tidak kecil, " katanya.
Sesuai dengan arahan Presiden untuk kawasan bebas asap, Bupati Ikfina berharap pemusnahan mendatang akan dilakukan tanpa asap. Inovasi ini tentu adalah yang baik.
Bupati Ikfina juga mendeklarasikan, saya Ikfina Fatmawati sebagai Bupati Mojokerto dan M. Ali Kuncoro sebagai Pj Wali Kota Mojokerto dengan segenap jajaran mendukung penuh program gempur rokok ilegal yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal. (adv/nin/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News