SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Larangan mengenakan jilbab bagi perempuan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga memancing reaksi keras dari kalangan aktivis, dan pegiat sosial di daerah. Sebuah organisasi masyarakat yang menamakan diri Rumah Pancasila Sidoarjo mengecam aturan tersebut.
Sekretaris Rumah Pancasila Sidoarjo, Sujani, menganggap larangan dimaksud salah kaprah, tidak mencerminkan semangat Pancasila, dan berpotensi memancing kegaduhan publik. Penyeragaman pakaian Paskibraka diatur oleh BPIP melalui Surat Edaran Deputi Pendidikan dan Pelatihan Nomor 1 Tahun 2024.
BACA JUGA:
- Dibuka Presiden Jokowi, Pj Gubernur Jatim Hadiri Pembukaan MTQ Nasional XXX Samarinda
- Peresmian Flyover Djuanda, Presiden Jokowi Minta Pemkab Sidoarjo Terus Tingkatkan Pembangunan
- Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Flyover Juanda, Pj Gubernur Jatim Ucapkan Terima Kasih
- Dampingi Presiden Blusukan ke Pasar, Pj Gubernur Jatim: Harga Bahan Pokok Stabil dan Inflasi Terjaga
Aturan tata pakaian diatur dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap, Tampang Paskibraka. Dalam surat edaran itu tidak terdapat pilihan berpakaian jilbab bagi perempuan anggota Paskibraka.
“Kami Rumah Pancasila Sidoarjo, mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, sebagai langkah strategis mencegah bangkitnya gerakan melawan Pancasila, dan sikap Islamophobia di Indonesia," kata Sujani, Kamis (15/8/2024) petang.
Ia menyebut, kebijakan ini harus dihentikan karena bertentangan dengan Pancasila itu sendiri dan konstitusi negara.
“Bagaimanapun sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” tutur pegiat sosial di Sidoarjo ini.
Kata dia, Pancasila terwujud juga dari tokoh-tokoh agama dan para ulama. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi tersebut sangat menyakitkan karena telah bermain-main dengan ajaran agama.
Klik Berita Selanjutnya