SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ratusan mahasiswa melakukan demo di Kantor DPRD Jawa Timur dengan tuntutan adanya 'Indonesia Darurat'. Demo dengan tujuan tolak RUU Pilkada 2024.
Aksi 'turun ke jalan' itu mengepung DPRD Provinsi Jawa Timur, ruas Jalan Indrapura, Kota Surabaya, pada Jumat (23/8/2024), terpantau masa terus berdatangan, hingga pukul 13.30 WIB.
BACA JUGA:
- Pilkada 2024, KPU Kota Kediri Buka Pendaftaran KPPS
- Pj Adhy Karyono Luncurkan Aplikasi DigiPay, Transaksi Layanan RSUD Dr Soetomo Beralih ke Cashless
- Dinyatakan Memenuhi Syarat Ikuti Pilkada 2024, Administrasi Abah Anton Dipertanyakan
- Kampung Semolowaru Selatan Diserang, 2 Rumah Rusak dan 2 Warga Terluka
Selama aksi semo dan orasi yang menyuarakan demokrasi harus dihormati dan ditegaskan, aparat menjaga ketat di depan Kantor DPRD Jawa Timur. Pihak Polrestabes Surabaya menerjunkan setidaknya 2.015 personel yang terdiri dari 3 Kompi Sat Brimob, 3 Kompi Sat Dalmas dan 1 kompi TNI.
“Selain pengamanan dengan diberikannya pembatas kawat barier, juga kita siapkan 2000 personil. Jumlah tersbeut merupakan mengantisipasi bila ada gesekan gesekan dari para pendemo,” kata Kasat Samapta Polrestabes Surabaya, AKBP Teguh Santoso.
Selama orasi yang dilakukan di depan kantor DPRD itu dikelilingi oleh barikade kawat berduri, mobil barakuda polri hingga mobil water cannon terlihat sedang disiagakan di depan pagar.
Selama aksi unjuk rasa yang terjadi mengusung 3 tuntutan besar, di antaranya adalah:
1. Mendesak DPR dan pemerintah membatalkan rencana revisi UU Pilkada dan mematuhi putusan MK.
2. KPU membuat PKPU berdasarkan putusan MK.
3. Mendesak DPR dan pemerintah untuk menjaga marwah demokrasi dan konstitusi.
Klik Berita Selanjutnya