Jadi Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Pertama, SMPN 6 Kota Kediri Terima Verifikasi Lapang

Selanjutnya, mengonservasi air dengan menggunakan air secukupnya dan memanfaatkan limbah air untuk menyiram tanaman serta kolam ikan lele, mengonservasi energi dengan meminimalisir penggunaan AC dan mengutamakan ventilasi udara, menggunakan lampu LED, serta mematikan lampu dan mencabut peralatan elektronik yang tidak diperlukan.

"Selain memaksimalkan aspek GPBLHS, kita juga memiliki beberapa inovasi seperti membuat briket daun kering, kursi dari botol bekas, pestisida dari buah mengkudu, pemanfaatan limbah air wudhu untuk ikan lele, limbah air AC untuk hidroponik, generator tenaga air, produksi minuman jahe sereh, puding lidah buaya, teh kulit buah naga, dan bio gas SPINA," jelasnya.

Sri juga menjelaskan bahwa untuk mencapai sekolah adiwiyata mandiri tidak hanya cukup menerapkan program GPBLHS. Tapi juga harus memperkenalkan atau membina sekolah-sekolah lain, minimal 2 sekolah yang harus dibina untuk melengkapi administrasi penilaian.

"Kami sudah membina dan mengimbaskan ilmu dan pengalaman SMPN 6 ke SMPN 8 dan SMP PGRI 1 Kota Kediri," ungkapnya.

Sri berharap SMPN 6 Kota Kediri bisa lolos dan mencapai sekolah adiwiyata mandiri. Ia berjanji akan terus mengembangkan inovasi dan pemeliharaan lingkungan hidup di SMPN 6.

Sementara itu, usai melihat secara langsung kondisi sekolah, Tim Verifikator Pengembangan Generasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Maisaroh, mengaku kagum dan memberikan apresiasi atas penerapan program GPBLHS dan inovasi dari SMPN 6 Kota Kediri.

"Cukup banyak yang kami lihat di SMPN 6 Kota Kediri ini. Kami berharap SMPN 6 Kota Kediri bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain di Kota Kediri dan kota/kabupaten lain," ujarnya

Maisaroh mengatakan bahwa yang menjadi poin penilaian dalam verifikasi lapang tersebut adalah perilaku ramah lingkungan hidup, seperti penanaman, pemilihan sampah, konservasi air, konservasi energi dan inovasi berdasarkan kegiatan sekolah.

Usai penilaian lapang ini, Maisaroh mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan pertimbangan terlebih dahulu.

"Di sini kami hanya bertugas untuk meninjau saja, hasil akan diumumkan setelah pertimbangan. Untuk waktunya masih belum bisa kita tentukan," ungkapnya. (uji/rev)