Bantuan dari Pusat Meningkat Tiap Tahun, MCW Soroti Kinerja Pemkot Batu

KOTA BATU, BANGSAONLINE.com – Malang Coruption Watch (MCW) menyoroti kinerja Pemkot Batu yang dinilai masih memble. Sebab, Pemkot Batu masih bergantung kepada bantuan dana hibah dari pemerintah pusat untuk mencukupi kebutuhan keuangannya.

Hal itu terlihat dari grafik pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun selalu diikuti bantuan dana hibah yang juga mengalami peningkatan per tahunnya.

Badan Pekerja Malang Cooruption Watch (MCW), Taher Balqis menjelaskan, pada tahun 2014 lalu PAD Kota Batu mencapai sekitar Rp 70 miliar.

Sedangkan bantuan pusat lewat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp 442,6 miliar. “Padahal untuk tahun 2015 PAD Kota Batu yang ditopang dari pajak dan retribusi daerah mencapai Rp 80 miliar,” jelas dia, Kamis (15/10).

Sebenarnya PAD Kota Batu bisa lebih dari nilai itu, tapi Pemkot tidak memiliki ketegasan menagih piutang pajak daerah kepada pengusaha hiburan dan perhotelan yang jumlahnya mencapai Rp 54 miliar. “Bila pajak bisa ditagih dan Pemkot Batu serius tidak mungkin ini terjadi,” kata dia lagi.

Sementara Anggota Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA), Aris mengatakan, Pemkot Batu terlalu gampang mengeluarkan izin usaha untuk mendirikan bangunan dan usaha tempat hiburan. Dampaknya, ruang terbuka hijau di Kota Batu terus menyusut. Padahal mayoritas wisatawan yang berlibur ke Kota Batu untuk menikmati keindahan alam dan menikmati kesejukan udara.

“Suhu Kota Batu lebih panas dari 10 tahun yang lalu. Kalau tidak ada gerakan penyelamatan lingkungan dan sumber mata air maka debitnya pasti akan terus menyusut, suhu udara tambah panas. Pada ujungnya pasti kunjungan wisata bisa turun,” kata Aris.

Di tempat yang sama, Sosiolog Universitas Brawijaya Malang, Haris El Mahdi mengatakan, perkembangan dunia usaha pariwisata membawa dampak positif dan negatif. Sisi positifnya membawa peningkatan ekonomi masyarakat, sisi negatifnya membawa perubahan sosiologi masyarakat.

“Keberadaan rumah penginapan dan tempat hiburan malam mendorong maraknya seks bebas. Kini Pemkot Batu sedang menghadapi persoalan serius. Terkait penurunan moralitas pemuda. Praktik seks bebas kami prediksikan tumbuh subur ditengah masyarakat,” kata Haris.

“Itu disebabkan karena pemerintah lebih fokus mengurusi pembangunan fisik dari pada pembangunan moral generasi muda,” imbuh Haris.

Haris menambahkan, Pemkot Batu harus memperjelas keberpihakan terhadap wisata yang berbasis komunitas dalam bentuk pengembangan kapasitas warga, pemasaran produk, manajemen, serta pencegahan konflik kepentingan warga. “Pemkot saat ini masih belum memikirkan efek beberapa tahun nanti, itu sangat disayangkan,” pungkasnya. (bt1/thu/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News