Ratusan penambang saat menggelar aksi demo di kantor Perhutani. foto: imron/BANGSAONLINE
LUMAJANG, BANGSAONLINE.com - Ratusan pekerja tambang pasir tradisional di Daerah Aliran Sungai (DAS) Semeru, tepatnya di Sungai Rejali, Desa Pasru Jambe, Kecamatan Pasru Jambe menggelar unjuk rasa di tiga tempat yakni, Kantor DPRD, Kantor Perhutani RKPH Probolingggo dan di Kantor Pemkab Lumajang, Jum'at (13/11).
Pantauan BANGSAOLINE di lokasi, dengan membawa belasan truk, pengunjuk rasa meminta kepada pejabat terkait segera membuka kembali aktivitas tambang di wilayah DAS Semeru. Pasalnya, semenjak ditutup oleh pihak Perhutani setengah bulan berjalan, ribuan pekerja yang biasa menggantungkan mata pencaharian di sektor pertambangan menganggur.
BACA JUGA:
- Satu Korban Tanah Longsor Tambang Pasir Lumajang Ditemukan, BPBD Hentikan Pencarian Sementara
- Tak Mau Terjadi Salim Kancil Jilid 2, Polres Lumajang Obrak Penambal Ilegal di Pantai Watu Pecak
- Gejolak Jalur Pasir Desa Jugosari, Kapolres dan Bupati Lumajang Turun Langsung Netralisir Warga
- Gelar Razia Besar, Polres Lumajang Amankan Belasan Truk Pasir Ilegal
“Tambang di Pasrujambe harus segera dibuka, jika tidak kami semua akan menganggur. Lalu bagaimana dengan hidup keluarga kami pak," ujar koordinator aksi, Abdul Karim saat meyampaikan orasinya.
"Anak-anak kami sekolah, setiap hari butuh uang. Dengan adanya penutupan ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali berharap agar tambang dibuka kembali,” tandasnya.
Perwakilan warga akhirnya diterima di ruang paripurna DPRD Lumajang. Mereka ditemui oleh Ketua DPRD Lumajang H. Agus Wicaksono, Kapolres Lumajang, Wakil Ketua DPRD Lumajang dan sejumlah anggota DPRD Lumajang.
Dalam dialog dengan DPRD, warga meminta untuk segera dibuka kembali tambang di Lumajang. Sebagian dari mereka membawa ijin pertambangan yang mereka miliki.
“Kalau bapak punya ijin yang lengkap seharusnya sudah bisa menambang. Tapi soal kebijakan boleh atau menambang itu, itu adalah kewenangan pemerintah Kabupaten dalam hal ini bapak Bupati," ucap Agus Kepada perwakilan Penambang.
"Kalau kita sebagai anggota DPRD hanya bisa menyampaikan semua ini kepada Bapak Bupati. Kalau perlu mari bersama-sama kita bertemu dengan Bupati,” tambahnya.
Usai menggelar aksinya di DPRD Lumajang, ratusan pekerja tambang kemudian menggelar aksi serupa di kantor Perhutani dan kantor Pemkab Lumajang. Namun, di dua tempat tersebut, mereka kecewa lantaran tidak ditemui oleh pejabat terkait. (ron/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
