Ringkasan Berita
- Program Pokir DPRD Gresik hasil reses 2025, senilai Rp175 miliar untuk 9 dapil, tertunda karena rekomendasi KPK akibat temuan usulan di luar daerah pemilihan.
- Anggota Fraksi Golkar DPRD Gresik mendorong realisasi program tersebut dalam APBD Perubahan 2026, didanai dari sisa anggaran (Silpa) APBD 2025 sebesar Rp400 miliar.
- Program yang tertunda mencakup perbaikan infrastruktur vital seperti jalan desa, irigasi pertanian, bedah rumah, dan perbaikan ruang kelas sekolah.
- Masyarakat di masing-masing dapil menantikan realisasi usulan pembangunan yang dinilai sangat mengganggu aktivitas, seperti jalan poros desa yang rusak berat.
- Fraksi Golkar berkomitmen memperjuangkan masuknya usulan ini dalam pembahasan APBD-P 2026 agar program pembangunan yang dinanti dapat terwujud tahun ini.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Anggota Fraksi Golkar DPRD Gresik, Khusnul Fiqhan, menyatakan bahwa masyarakat berharap program pokok-pokok pikiran (Pokir) hasil reses yang sempat ditunda karena rekomendasi KPK bisa dijalankan tahun ini. Program Pokir DPRD Gresik hasil reses 2025 seharusnya direalisasikan melalui APBD 2026.
Namun, berdasarkan hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK pada Desember 2025, lembaga antirasuah merekomendasikan penundaan pelaksanaan pokir di APBD 2026. Salah satu pertimbangan adalah adanya temuan pokir yang diberikan kepada masyarakat di luar daerah pemilihan (dapil), yang dinilai melanggar aturan.
“Masyarakat berharap usulan mereka bisa direalisasikan pada APBD-Perubahan (APBD-P) 2026 yang akan dibahas dalam waktu dekat,” kata Fiqhan kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (7/5/2026).
Sekretaris DPD Golkar Gresik itu menyebut anggaran pokir yang tertunda mencapai Rp175 miliar untuk mengakomodasi usulan pembangunan dari 9 dapil, seperti perbaikan Jalan Poros Desa (JPD), jalan lingkungan, irigasi pertanian, bedah rumah, hingga perbaikan ruang kelas sekolah.
“Masyarakat di masing-masing dapil menantikan usulan mereka bisa direalisasikan tahun ini,” ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi JPD yang banyak rusak sedang hingga berat, dan sangat mengganggu aktivitas warga. Fiqhan menegaskan, Fraksi Golkar DPRD Gresik akan memperjuangkan agar usulan masyarakat masuk dalam APBD-P 2026.
“Sehingga, program pembangunan yang sudah lama dinanti-nantikan masyarakat bisa terwujud tahun ini,” tuturnya.
Ia memastikan anggaran tersedia karena APBD 2025 memiliki sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Rp400 miliar yang dapat menopang pembiayaan belanja di APBD 2026. (hud/mar)
