BANGSAONLINE.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat langkah pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna menekan penyebaran asap lintas batas yang dilaporkan mulai berdampak ke negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemadaman titik api menjadi prioritas utama pemerintah untuk mengurangi produksi asap yang berpotensi terbawa angin ke wilayah negara lain. Menurutnya, upaya tersebut merupakan langkah paling mendasar dalam pengendalian dampak karhutla.
"BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat langkah terpadu, mengurangi risiko penyebaran asap hingga melintasi batas negara. Langkah pertama dan paling mendasar adalah memadamkan api di sumbernya," ujarnya, Kamis (15/10/2026).
BNPB mengoptimalkan penanganan karhutla melalui operasi darat dan udara yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah terdampak. Selain pemadaman langsung, instansi tersebut juga melakukan proses pendinginan di area bekas kebakaran untuk mencegah munculnya kembali titik api.
Pemerintah juga membuka peluang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Namun, pelaksanaan operasi tersebut bergantung pada kondisi atmosfer yang memungkinkan dilakukan intervensi cuaca.
"Melakukan operasi darat dan udara sesuai kondisi lapangan, pendinginan untuk mencegah api menyala kembali. Serta mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca bersama BMKG apabila kondisi atmosfer memungkinkan," kata Berton.
Menurut BNPB, strategi tersebut tidak hanya bertujuan memadamkan kebakaran, tetapi juga mengurangi potensi terbentuknya kabut asap dalam skala yang lebih luas. Pencegahan kebakaran berulang menjadi perhatian karena area yang belum sepenuhnya padam berisiko kembali terbakar.
Dalam upaya pengendalian karhutla, BNPB juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, BMKG, TNI, Polri hingga unsur masyarakat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya kebakaran baru sekaligus memperkuat pengawasan pada wilayah rawan karhutla.
"Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, KLH/BPLH, BMKG, TNI, Polri. Serta unsur masyarakat untuk mencegah munculnya kebakaran baru dan memastikan penegakan hukum terhadap pembakaran ilegal," ucap Berton.
Selain penanganan di dalam negeri, BNPB mendorong kerja sama regional melalui mekanisme ASEAN untuk mengantisipasi dampak asap lintas batas. Berton menyatakan, kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi dan pembahasan dukungan yang diperlukan sesuai prosedur yang berlaku.
"Mendorong kerja sama melalui mekanisme ASEAN dan komunikasi dengan negara-negara tetangga. Termasuk pertukaran informasi serta pembahasan dukungan yang diperlukan sesuai prosedur," pungkasnya. (rom)
