BANGSAONLINE.com - Indonesia mencatat penurunan prevalensi kelaparan terbesar ketiga di Asia Tenggara berdasarkan laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).
Dalam laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2026, prevalensi kelaparan di Indonesia turun dari 18,4 persen pada periode 2004-2006 menjadi 6,3 persen pada periode 2023-2025.
Penurunan sebesar 12,1 poin persentase tersebut menempatkan Indonesia di bawah Myanmar yang mencatat penurunan 20,2 poin persentase dan Filipina sebesar 13,9 poin persentase pada periode yang sama. Capaian tersebut mencerminkan perbaikan akses masyarakat terhadap pangan dalam dua dekade terakhir.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan pemerintah terus berupaya memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup.
Menurutnya, ketersediaan beras dan program intervensi pemerintah menjadi instrumen penting untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Beras kita banyak. Jadi saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah, dipastikan mampu mengakses konsumsi berasnya, baik dari program bantuan pangan maupun SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Kelaparan tidak boleh terjadi. Pangan kita kuat," kata Amran.
Amran menegaskan upaya penguatan ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap petani dan peternak. Pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan harga dari tingkat produsen hingga konsumen agar pasokan pangan tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
"Strateginya harus dengan menjaga petani dan peternak kita. Produksi dalam negeri kencang, tapi dengan harga yang sama-sama terjaga baik, mulai dari hulu sampai hilir. Negara selalu hadir untuk memastikannya," ucap Amran.
Bapanas mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan di Perum Bulog hingga pertengahan Oktober 2026 seluruhnya berasal dari produksi dalam negeri. Pemerintah juga menyatakan tidak melakukan impor beras sejak 2025.
Sepanjang 2026, pemerintah telah menyalurkan sekitar 2,8 juta ton beras melalui berbagai program intervensi. Angka tersebut meningkat 213 persen dibandingkan periode yang sama pada Oktober 2025 yang tercatat sebesar 894 ribu ton.
Penyaluran tersebut meliputi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 221 ribu ton pada Januari-Februari serta 887,3 ribu ton pada periode Maret-Oktober 2026. Selain itu, bantuan pangan tahap pertama mencapai 662,8 ribu ton dan tahap kedua sebesar 967,5 ribu ton.
Pemerintah juga menyalurkan 13,6 ribu ton beras untuk penanganan bencana dan keadaan darurat serta 67,2 ribu ton melalui golongan anggaran lainnya. Secara keseluruhan, program bantuan perberasan pemerintah tahun ini menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat.
Selain bantuan pangan, Bapanas bersama pemerintah daerah memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga awal Oktober 2026, program tersebut telah dilaksanakan sebanyak 9.333 kali di 38 provinsi dan 453 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal, menilai Indonesia telah menjalankan pendekatan yang komprehensif dalam upaya menekan angka kelaparan. Menurut dia, pembangunan infrastruktur, sistem irigasi, logistik, dan inovasi pangan berkontribusi terhadap capaian tersebut.
"Indonesia telah memiliki sistem irigasi, infrastruktur logistik, dan berbagai inovasi yang mendukung kemajuannya dalam mengatasi kelaparan. Investasi tersebut harus menjangkau wilayah-wilayah yang belum terlayani dengan baik, produsen skala kecil, serta konsumen berpenghasilan rendah," paparnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pengurangan kelaparan perlu diiringi peningkatan akses masyarakat terhadap pangan bergizi yang lebih beragam, termasuk buah-buahan, sayuran, dan sumber nutrisi lainnya.
"Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa berbagai inovasi yang telah terbukti dapat tersedia, terjangkau, dan dapat diterapkan oleh jutaan petani skala kecil di Indonesia," ujarnya.
"Mereka memegang peranan yang sangat krusial. Membangun masa depan Indonesia dengan memperkecil kesenjangan antara mereka yang mampu dan tidak mampu mengonsumsi makanan bergizi," sambungnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas akses terhadap pola makan sehat bagi seluruh masyarakat.
"Untuk memastikan tersedianya pola makan sehat yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, keberhasilan ini perlu diperluas hingga mencakup buah-buahan, sayuran, dan berbagai jenis pangan kaya nutrisi lainnya," ucapnya.
Sementara itu, FAO mengingatkan tantangan ketahanan pangan global masih cukup besar. Organisasi tersebut mencatat sekitar 645 juta penduduk dunia masih mengalami kelaparan, sedangkan 2,69 miliar orang belum mampu mengakses makanan sehat dan bergizi akibat berbagai faktor, seperti konflik, ketidakstabilan ekonomi, dan perubahan iklim. (rom)
