Heru menegaskan, pelestarian lingkungan menjadi salah satu komitmen Pemprov Jatim.
Upaya tersebut antara lain diwujudkan melalui kegiatan penanaman mangrove yang kerap dilakukan Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, sumber daya alam di kawasan pegunungan, hutan, pesisir, dan laut perlu dijaga, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, agar tetap dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
“Kita harus melibatkan semua unsur pentahelix. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Mari kita lestarikan bumi Mojopahit ini,” ujarnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, Nurkholis, menjelaskan bahwa inventarisasi dalam Dokumen Profil Kehati 2026 mencatat 1.939 nama takson unik flora dan 1.910 nama takson unik fauna di Jawa Timur.
Kekayaan hayati tersebut mencakup sejumlah spesies bernilai konservasi tinggi, di antaranya rusa Bawean, banteng, elang Jawa, dan merak hijau.
Keanekaragaman hayati tidak hanya menjadi aset ekologis, tetapi juga berperan dalam menopang ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat.
Namun, upaya pelestariannya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, fragmentasi habitat, pencemaran, perubahan iklim, hingga tekanan terhadap spesies dan sumber daya genetik.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DLH Jatim bersama Anwar Muhammad Foundation menyusun kedua dokumen dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas dan GIZ Indonesia melalui Program Global Biodiversity Framework Implementation (GBFI).
Proses penyusunan meliputi pengumpulan dan analisis data, identifikasi potensi serta permasalahan, perumusan kebijakan dan rencana aksi, hingga konsultasi publik yang digelar pada 9 Juli 2026.
Nurkholis menambahkan, RIP Kehati Jatim 2026–2030 mengusung visi mewujudkan Jawa Timur yang lestari melalui pengelolaan keanekaragaman hayati secara terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif.
Dokumen tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekosistem sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Sementara itu, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, A. A. Leonardo Teguh Sambodo, mengatakan penyusunan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.
“Konservasi sumber daya alam bukan merupakan misi yang terpisah dengan bagaimana pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.
Jawa Timur menjadi salah satu dari empat provinsi percontohan dalam penyusunan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati. Tiga provinsi lainnya adalah Kalimantan Timur, Aceh, dan Papua Barat Daya. Pemilihan Jawa Timur didukung oleh kuatnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, serta potensi ekosistem mangrove yang dimiliki provinsi tersebut.
“Dibandingkan wilayah Jawa yang lain, Jawa Timur ini memiliki aset mangrove yang sangat besar. Sebanyak 48 persen mangrove di Jawa ada di Jawa Timur,” ungkap Leonardo. (dev/van)
