MALANG,BANGSAONLINE.com - Bakorwil III Malang mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di Jawa Timur, mulai dari penyelarasan program hingga optimalisasi pembiayaan dan pengelolaan lingkungan.
Upaya tersebut dibahas dalam Semiloka Desk Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di Gedung Arjuno, Kantor Bakorwil III Malang, Kamis (22/10/2026).
Forum tersebut melibatkan perwakilan sejumlah perangkat daerah, terutama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Pembahasan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program sekaligus identifikasi berbagai hambatan yang memerlukan penanganan secara terpadu.
Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar, menegaskan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat dilakukan secara sektoral. Keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program menjadi kunci agar kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bukan hanya persoalan menyediakan rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Asep, Pokja PKP harus menjadi wadah koordinasi yang efektif untuk menyelaraskan program antarperangkat daerah. Hal ini karena persoalan perumahan berkaitan erat dengan penyediaan infrastruktur dasar, penataan ruang, pengelolaan lingkungan, hingga kemampuan pembiayaan daerah.
Tanpa koordinasi yang kuat, berbagai program berpotensi berjalan sendiri-sendiri sehingga hasil yang dicapai tidak optimal.
Asep juga menekankan bahwa monitoring dan evaluasi tidak boleh sekadar menjadi kegiatan administratif atau pencatatan capaian program. Proses tersebut harus mampu mengidentifikasi kesenjangan pelaksanaan, kendala di lapangan, serta kebutuhan intervensi agar pembangunan lebih tepat sasaran.
“Monitoring dan evaluasi harus menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Kita perlu mengetahui apa yang sudah berjalan, kendala apa yang masih dihadapi, dan langkah apa yang harus dilakukan bersama,” tegasnya.
Dari aspek pembiayaan, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan kapasitas fiskal dan menyusun perencanaan anggaran secara terukur.
Pemerintah daerah juga perlu menjajaki alternatif pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, dari aspek lingkungan, pembangunan kawasan permukiman perlu didukung fasilitas sanitasi yang memadai, pengelolaan sampah, ketersediaan infrastruktur dasar, serta perhatian terhadap daya dukung lingkungan.
Keterlibatan DPRKPCK, Bapenda, dan DLH dalam forum tersebut dinilai penting untuk menyatukan perspektif teknis, fiskal, dan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada jumlah rumah yang tersedia, tetapi juga pada kualitas kawasan hunian masyarakat.
Dalam upaya tersebut, Bakorwil III Malang berperan sebagai simpul koordinasi kewilayahan yang memfasilitasi sinkronisasi program serta mempertemukan kepentingan lintas sektor dan antardaerah.
Peran itu diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara kebijakan di tingkat provinsi dan kebutuhan riil masyarakat di kabupaten/kota.
Asep berharap semiloka tersebut mampu menghasilkan kesamaan persepsi, memperkuat komitmen bersama, serta merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan efektivitas Pokja PKP di seluruh Jawa Timur.
“Semangat yang harus kita bangun adalah kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Ketika perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dapat disinergikan, upaya memenuhi kebutuhan perumahan dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman akan lebih terarah,” bebernya. (dad/van)
