PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan menegaskan bahwa pendidikan anak tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada sekolah.
Keberhasilan pendidikan, pembentukan karakter, hingga pencegahan kenakalan remaja membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bersama-sama.
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi di program Jawara atau akronim dari Jagongan Wakil Rakyat bertajuk 'Pendidikan Bukan Hanya Tanggung Jawab Sekolah' yang menghadirkan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Abdul Karim, Faizaturrohmah, dan Mahdi Haris.
Abdul Karim mengatakan pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang didanai melalui APBD. Menurutnya, lingkungan keluarga memiliki peran yang jauh lebih besar dalam membentuk karakter anak.
"Sekolah hanya memegang porsi sekitar tujuh hingga delapan jam sehari. Selebihnya anak berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Anggaran pendidikan yang besar tidak akan berdampak maksimal jika ekosistem di luar sekolah tidak mendukung," ujarnya.
Hal senada disampaikan Faizaturrohmah. Ia menilai peran guru memiliki keterbatasan dalam mengawasi perilaku siswa selama 24 jam, sehingga sinergi antara sekolah dan orang tua menjadi faktor utama dalam membangun karakter generasi muda.
"Kalau di sekolah diajarkan disiplin dan sopan santun, tetapi di rumah anak tidak mendapatkan teladan yang baik, maka nilai-nilai yang diajarkan di sekolah akan sulit bertahan," katanya.
Sementara itu, Mahdi Haris menegaskan pentingnya konsep kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ia menyebut ketiga unsur tersebut sebagai fondasi utama dalam pendidikan.
"Pendidikan tidak dimulai dari ruang kelas, tetapi dari keluarga. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus berjalan seiring karena jika salah satu tidak berfungsi, proses pendidikan tidak akan berjalan optimal," paparnya.
Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan juga menyoroti tantangan pendidikan di era digital yang ditandai meningkatnya penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak. Mahdi Haris menilai, pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
"Orang tua harus hadir secara fisik dan emosional. Jangan sampai gawai menjadi pengganti peran keluarga dalam mendidik anak," ucapnya.
Selain itu, DPRD Kabupaten Pasuruan terus mendorong penanganan anak putus sekolah (ATS) melalui program beasiswa bagi keluarga prasejahtera serta penguatan jalur pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Abdul Karim menegaskan, akses pendidikan harus dapat dinikmati seluruh anak tanpa terkendala masalah ekonomi.
"Prinsip kami jelas, tidak boleh ada anak Pasuruan yang putus sekolah hanya karena tidak memiliki biaya pendidikan," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan juga menekankan pentingnya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan.
Sekolah didorong membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), sementara keluarga diminta menjadi ruang aman bagi anak untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi. Faizaturrohmah menyatakan, kasus perundungan tidak boleh ditutupi demi menjaga citra sekolah.
"Begitu ada indikasi bullying, sekolah harus bertindak cepat. Penanganan yang terbuka dan kolaboratif jauh lebih penting daripada menutupi masalah," ujarnya.
Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengambil peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.
"Anak-anak adalah masa depan Pasuruan. Karena itu pendidikan bukan hanya tugas sekolah, melainkan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah," kata Mahdi Haris. (red)
