BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiapkan pembangunan Pesantren Modern Terpadu sebagai salah satu strategi penguatan sumber daya manusia yang memadukan nilai keislaman, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemimpinan, serta kemandirian ekonomi.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya menjawab tantangan dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi, berwirausaha, dan menghadapi perubahan zaman.
Gubernur Kalsel, Muhidin, menyampaikan bahwa pembangunan Pesantren Modern Terpadu menjadi salah satu program prioritas yang telah dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Menurut dia melalui keterangan resmi yang diterima pada hari ini, Rabu (11/11/2026), konsep ini bertujuan melahirkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai spiritual, akhlak, serta kearifan lokal masyarakat Banua.
Untuk mendukung implementasi program itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kalimantan Selatan menyiapkan berbagai kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan sebagai dasar pengembangan model pendidikan yang akan diterapkan.
Kepala Brida Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat, menjelaskan bahwa penguatan kualitas pemuda menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Forum Konsultasi Publik Pemprov Kalsek Tahun 2027, kelompok usia 16 hingga 30 tahun mencapai 25,16 persen dari total penduduk Kalimantan Selatan.
"Artinya satu dari empat penduduk Kalimantan Selatan adalah pemuda. Ini merupakan potensi besar yang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesiapan memasuki dunia kerja," ujarnya.
Meski memiliki bonus demografi yang besar, Kalimantan Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya tingginya jumlah pemuda yang tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, maupun mengikuti pelatihan (Not in Education, Employment, and Training/NEET) yang mencapai 21,17 persen serta tingkat pengangguran pemuda sebesar 10,89 persen.
Melalui kajian yang dilakukan bersama Universitas Lambung Mangkurat, UIN Antasari, dan Universitas Islam Kalimantan pada 2025, Brida menemukan bahwa pesantren tradisional memiliki kekuatan dalam pendidikan agama, pembentukan akhlak, penguasaan kitab kuning, tahfiz, dan kultur asrama.
Namun demikian, integrasi sains dan teknologi, literasi digital, kewirausahaan, hingga penguatan kepemimpinan dinilai masih perlu dikembangkan lebih lanjut.
Sebaliknya, sejumlah sekolah unggulan dinilai memiliki kelebihan dalam penguasaan sains, budaya riset, dan pembelajaran akademik modern. Hasil kajian itu kemudian menjadi dasar pengembangan model Pesantren Modern Terpadu yang menggabungkan keunggulan pendidikan pesantren dan sistem pendidikan modern.
Model tersebut dibangun melalui empat pilar utama, yakni pendidikan keagamaan (diniyyah), penguatan akademik modern berbasis sains dan teknologi, pembinaan jasmani dan kepemimpinan, serta pengembangan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi.
Empat pilar tersebut dirancang untuk mencetak santri yang memiliki kemampuan spiritual, intelektual, fisik, kepemimpinan, dan kemandirian ekonomi secara seimbang.
Brida juga merekomendasikan penerapan model awal melalui dua prototipe, yakni di SMA Banua Kalimantan Selatan dan Pondok Pesantren Rakha Amuntai. Pengujian tersebut direncanakan berlangsung selama dua hingga tiga tahun akademik guna mengevaluasi efektivitas kurikulum, mutu pembelajaran, serta capaian kompetensi peserta didik.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat pembangunan Pesantren Modern Terpadu diperkirakan membutuhkan lahan seluas 15 hingga 20 hektare dengan nilai investasi sekitar Rp300 miliar hingga Rp350 miliar untuk kapasitas sekitar 1.000 santri mukim.
Selain itu, Brida juga telah menyiapkan peta jalan pengembangan Pesantren Modern Terpadu hingga 2035. Tahapan awal mencakup penyusunan blueprint, pengembangan kurikulum, penguatan kelembagaan, hingga pembentukan kemandirian ekonomi pesantren.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menilai keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas lulusan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah di masa mendatang. (red)
