Melindungi Santri, Memulihkan Pesantren

Oleh: Shofiyullah Muzammil
 
Ketika sebuah pesantren mengalami peristiwa kekerasan dan intimidasi, dampaknya tidak berhenti pada korban yang mengalami tindakan secara langsung. Ada rasa takut yang menyebar, kepercayaan yang terganggu, aktivitas pendidikan yang terpengaruh, dan suasana pengasuhan yang membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Itulah yang perlu kita pahami ketika mencermati peristiwa dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada 12 November 2026.

Pemberitaan menyebutkan sedikitnya enam santri dan santriwati dilaporkan menjadi korban. Tiga santri bahkan dikabarkan memilih pulang karena mengalami ketakutan dan trauma. Pihak TNI telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan bahwa anggota yang diduga terlibat telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kita tentu berharap proses hukum berjalan secara transparan dan adil. Namun, ada pertanyaan mendasar yang tidak boleh luput dari perhatian: bagaimana nasib para korban setelah peristiwa tersebut? Bagaimana kondisi kelembagaan pesantren yang terdampak? Dan siapa yang memastikan bahwa peristiwa serupa tidak kembali terjadi di lingkungan pesantren lainnya?

Kehadiran Dirjen Pesantren Momentum Perbaikan dan Penguatan Pesantren

Kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren merupakan momentum penting bagi penguatan tata kelola, pembinaan, dan perlindungan pendidikan pesantren di Indonesia. Dirjen Pesantren tidak semestinya hanya dipahami sebagai unit birokrasi yang mengurus administrasi dan pengembangan kelembagaan. Lebih dari itu, institusi ini harus menjadi bagian penting dari sistem perlindungan dan keberlanjutan kehidupan pesantren.

Kasus Nurul Bayan memperlihatkan bahwa pesantren dapat menghadapi ancaman keamanan yang tidak selalu bersumber dari dalam lembaga. Ada kemungkinan risiko datang dari luar lingkungan pesantren, termasuk dari pihak yang memiliki kewenangan atau posisi sosial tertentu. Karena itu, pendekatan perlindungan pesantren tidak boleh dibatasi pada pencegahan kekerasan antarsantri atau kekerasan yang dilakukan oleh pengelola lembaga. Perlindungan juga harus mencakup kemampuan pesantren menghadapi ancaman eksternal, membangun koordinasi dengan aparat dan pemerintah daerah, serta memastikan keselamatan santri ketika terjadi gangguan keamanan.

Dirjen Pesantren perlu hadir sebagai penggerak koordinasi, fasilitator pendampingan, sekaligus pengawal kebijakan perlindungan pesantren. Kehadirannya harus terlihat dalam tindakan nyata, bukan hanya melalui surat edaran atau imbauan normatif. Jangan sampai perhatian pemerintah hanya muncul ketika sebuah peristiwa menjadi pemberitaan, kemudian menghilang ketika perhatian publik mulai mereda.

Dua dimensi pemulihan: kelembagaan dan individual

Penanganan dampak peristiwa Nurul Bayan setidaknya harus menyentuh dua dimensi pemulihan.

Pertama, pemulihan kelembagaan pesantren.

Pesantren bukan hanya bangunan, asrama, ruang belajar, atau tempat ibadah. Ia merupakan ekosistem pendidikan yang dibangun melalui hubungan kepercayaan antara kiai, pengasuh, ustaz, santri, orang tua, dan masyarakat. Ketika terjadi kekerasan di lingkungan pesantren, ekosistem tersebut dapat mengalami guncangan. Santri mungkin merasa tidak aman untuk kembali beraktivitas. Orang tua dapat mengalami kekhawatiran terhadap keselamatan anaknya. Pengasuh dan pengelola pesantren pun menghadapi beban psikologis serta tanggung jawab untuk mengembalikan suasana pendidikan seperti semula.

Dirjen Pesantren perlu memfasilitasi asesmen kondisi kelembagaan pascakejadian. Asesmen ini bukan untuk menyalahkan pesantren atau mempertanyakan kemampuan pengasuh dalam menjaga santri, melainkan untuk mengetahui kebutuhan pemulihan dan dukungan yang diperlukan. Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain pendampingan kepada pengasuh dan pengelola pesantren, fasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan, penguatan prosedur keamanan lingkungan pesantren, serta penyusunan rencana pemulihan aktivitas pendidikan dan pengasuhan.

Pesantren juga perlu mendapatkan jaminan bahwa kegiatan belajar, ibadah, dan kehidupan berasrama dapat kembali berjalan dalam suasana aman. Jangan sampai peristiwa tersebut meninggalkan stigma bahwa pesantren merupakan tempat yang rentan dan tidak terlindungi. 
 
Kedua, pemulihan individual para korban.

Santri yang mengalami kekerasan atau intimidasi tidak cukup hanya ditanya kondisinya sesaat setelah kejadian. Mereka membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masing-masing.

Dirjen Pesantren perlu memfasilitasi layanan psikologis bagi santri yang mengalami ketakutan, kecemasan, atau trauma. Santri yang mengalami luka fisik harus memperoleh pemeriksaan dan layanan kesehatan yang memadai. Mereka juga harus mendapatkan pendampingan hukum apabila diperlukan, serta perlindungan identitas agar tidak mengalami tekanan, stigma, atau reviktimisasi. Perhatian khusus harus diberikan kepada santri yang masih berusia anak dan santriwati yang dilaporkan mengalami intimidasi. Pendampingan harus dilakukan dengan pendekatan ramah anak, menghormati privasi, serta tidak memaksa korban menceritakan pengalaman traumatis secara berulang.

Santri yang dilaporkan memilih pulang karena ketakutan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Harus ada komunikasi dengan keluarga dan pesantren untuk mengetahui kondisi mereka, memastikan keberlanjutan pendidikan, serta menilai apakah mereka membutuhkan pendampingan sebelum kembali ke lingkungan pesantren. Jangan sampai mereka kehilangan kesempatan belajar hanya karena menjadi korban kekerasan. Korban tidak boleh menanggung konsekuensi pendidikan dari tindakan yang bukan kesalahannya.

Majelis Masyayikh harus mengoptimalkan mandat penjaminan mutu

Selain Dirjen Pesantren, ada lembaga penting yang perlu mengambil peran strategis, yaitu Majelis Masyayikh. Kita patut memberikan perhatian terhadap pelantikan anggota Majelis Masyayikh masa khidmat 2026–2031. Pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian keanggotaan atau regenerasi kelembagaan, melainkan amanah besar untuk memperkuat mutu pendidikan pesantren di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks.

Majelis Masyayikh memiliki mandat yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Mandat tersebut mencakup penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren, pemberian pendapat kepada Dewan Masyayikh terkait kurikulum, perumusan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren, perumusan kompetensi dan profesionalitas pendidik serta tenaga kependidikan, hingga pelaksanaan penilaian, evaluasi, dan pemenuhan mutu pendidikan pesantren.

Dalam konteks kasus Nurul Bayan, mandat tersebut perlu dioptimalkan dengan menjadikan perlindungan santri sebagai salah satu perhatian penting dalam sistem penjaminan mutu pesantren. Kami mendorong Majelis Masyayikh untuk mengambil empat langkah strategis.

Pertama, memasukkan aspek perlindungan santri ke dalam kriteria mutu kelembagaan pesantren.

Majelis Masyayikh perlu mengoptimalkan kewenangannya dalam merumuskan kriteria mutu lembaga pesantren dengan memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan, keamanan, perlindungan hak santri, pencegahan kekerasan, serta terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat. Dengan demikian, mutu pesantren tidak hanya dilihat dari aspek akademik, kurikulum, dan capaian lulusan, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan lingkungan pendidikan yang melindungi dan menjamin keselamatan para santri.

Kedua, memperkuat standar kompetensi dan profesionalitas pendidik serta tenaga kependidikan pesantren.

Majelis Masyayikh perlu memastikan bahwa penguatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tidak hanya menyangkut kompetensi akademik dan penguasaan keilmuan, tetapi juga mencakup etika pengasuhan, tanggung jawab perlindungan santri, pemahaman terhadap hak anak, serta kemampuan mencegah dan merespons potensi kekerasan di lingkungan pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan bukan hanya bertanggung jawab mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga keselamatan serta martabat santri.

Ketiga, menjadikan perlindungan santri sebagai bagian dari penilaian dan evaluasi mutu pendidikan pesantren.

Majelis Masyayikh perlu mengoptimalkan fungsi penilaian dan evaluasi dengan mendorong agar aspek perlindungan santri menjadi salah satu perhatian dalam penjaminan mutu. Pengalaman dan pembelajaran dari kasus Nurul Bayan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat standar dan instrumen penilaian mutu pesantren ke depan. Evaluasi tersebut perlu mendorong pesantren untuk semakin memperhatikan sistem pencegahan kekerasan, mekanisme pengaduan, prosedur penanganan risiko, dan keberlanjutan pendidikan santri yang menjadi korban.

Keempat, menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi pemenuhan mutu kepada Menteri Agama.

Sesuai ketentuan Pasal 30 UU Pesantren, hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu disampaikan kepada Menteri Agama. Majelis Masyayikh perlu memanfaatkan mekanisme ini untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan kebutuhan fasilitasi pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan santri di seluruh pesantren Indonesia. Dengan demikian, persoalan perlindungan santri tidak hanya menjadi perhatian masing-masing pesantren, tetapi juga masuk dalam agenda penguatan kebijakan pendidikan pesantren secara nasional.

Kami berharap Majelis Masyayikh tidak hanya menjalankan fungsi penjaminan mutu dalam pengertian akademik dan administratif, tetapi juga turut memastikan bahwa peningkatan mutu pendidikan pesantren berjalan seiring dengan terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan melindungi hak-hak santri. Kita berharap kepengurusan baru Majelis Masyayikh tidak hanya melanjutkan fondasi kelembagaan yang telah dibangun oleh periode sebelumnya, tetapi juga menghadirkan terobosan yang dapat dirasakan langsung oleh pesantren dan masyarakat.

Himayatu Tholabah harus menjadi gerakan nyata
Ada hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Kementerian Agama telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri atau Himayatu Tholabah melalui Model Safeguarding.

Kebijakan ini merupakan langkah penting untuk membangun pesantren sebagai ruang aman dan nyaman bagi santri. Sistem perlindungan tidak boleh hanya bergerak ketika kasus terjadi, tetapi harus melekat dalam tata kelola pesantren. Karena itu, kasus Nurul Bayan seharusnya menjadi momentum untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Dirjen Pesantren perlu memastikan tersedianya fasilitasi, pendampingan, dan koordinasi lintas lembaga.

Sementara itu, Majelis Masyayikh dapat mengoptimalkan mandat penjaminan mutu untuk mendorong penguatan standar perlindungan dan evaluasi penerapannya. Kedua lembaga tersebut perlu membangun sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, tenaga profesional, serta aparat penegak hukum. Dengan pembagian peran yang jelas, kita tidak menghendaki adanya tumpang tindih kewenangan. Yang kita butuhkan adalah kerja bersama agar tidak ada korban yang terabaikan dan tidak ada pesantren yang dibiarkan menghadapi persoalannya sendirian.

Menjadikan Nurul Bayan sebagai kasus terakhir

Kita tidak ingin kasus Nurul Bayan hanya menjadi satu lagi peristiwa kekerasan yang ramai diberitakan, disesalkan, kemudian dilupakan. Kita menginginkan kasus ini menjadi kasus terakhir yang menimpa dunia pesantren. Namun, keinginan tersebut tidak cukup diucapkan sebagai slogan. Harus ada langkah sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Paling tidak ada tiga agenda besar yang sebaiknya dilakukan:

Pertama, Dirjen Pesantren Kementerian Agama segera mengambil langkah nyata untuk melakukan mitigasi, pendampingan, dan pemulihan terhadap Pondok Pesantren Nurul Bayan, baik pada tingkat kelembagaan maupun individual korban.

Kedua, Majelis Masyayikh masa khidmat 2026–2031 segera mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam penjaminan mutu pendidikan pesantren dengan menjadikan perlindungan santri sebagai bagian penting dari agenda penguatan mutu dan tata kelola pesantren.

Ketiga, Dirjen Pesantren dan Majelis Masyayikh membangun sinergi kebijakan dan program yang berkelanjutan untuk memperkuat sistem pencegahan, mitigasi risiko, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan di lingkungan pesantren.

Kita tidak sedang meminta lahirnya birokrasi baru yang rumit. Kita sedang menuntut agar seluruh perangkat kelembagaan yang sudah tersedia benar-benar bekerja untuk melindungi pesantren dan santri. Pesantren telah memberikan kontribusi besar bagi pendidikan, keagamaan, dan kehidupan kebangsaan. Sudah semestinya negara hadir memberikan perlindungan yang sepadan. Santri bukan sekadar peserta didik yang harus memenuhi kewajiban belajar, tetapi anak-anak bangsa yang memiliki hak atas keselamatan, rasa aman, martabat, dan masa depan.

Kepada Dirjen Pesantren, kami berharap jangan biarkan pesantren dan santri pulih sendiri. Kepada Majelis Masyayikh yang baru dilantik, kami berharap amanah besar ini diwujudkan melalui kerja nyata yang berdampak bagi perlindungan dan mutu pendidikan pesantren. Jadikan Nurul Bayan sebagai momentum perubahan. Jadikan kasus ini sebagai kasus terakhir. Jangan biarkan kekerasan berulang, jangan biarkan korban terabaikan, dan jangan biarkan pesantren kehilangan rasa aman.Pesantren harus aman. Santri harus terlindungi. Mutu pendidikan harus dijaga. Dan seluruh pemangku kepentingan harus mengambil tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya. Wallahu a’lam bis shawab.

Penulis adalah Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia (MP3I), sekaligus Ketua Presidium Nasional Ikatan Alumni Pesantren Tebuireng (Presnas IKAPETE), dan
Pengasuh Pesantren Mahasiswa PPM AL-ASHFA, Yogyakarta.